Mulai 1 Juli Pesan Tiket Kereta Bisa H-90

RUPS Terima Laporan Keuangan PLN 2022 dengan Laba Rp14,4 Triliun

Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita dan Wika Diinvestigasi

Jakarta: Kementerian BUMN mulai menginvestigasi laporan keuangan PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya Tbk. Laporan keuangan dua BUMN itu dinilai tidak riil. Juga overstated.

"Dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cash flow tidak pernah positif," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa 6 Juni 2023.

Menurut Kartika, kementerian harus mengeluarkan pernyataan ulang andai benar laporan keuangan Waskita dan Wika dipoles. "Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko.

Investigasi laporan keuangan Waskita dan Wika akan jujur. Investigasi melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kartika memastikan, kementerian akan menuntut manajemen lama bila ditemukan unsur pidana dalam laporan keuangan tersebut. "Saya sudah lapor dengan ketua BPKP, apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas," terang Kartika.

Menurut Kartika, tindakan tegas sangat diperlukan untuk memberi efek jera. Tujuannya agar perusahaan tidak memalsukan laporan keuangan lagi. 

Karut Marut Keuangan Waskita-WIKA Dibongkar Wamen BUMN

Dongkrak Potensi Ekonomi, Erick Thohir Sulap Aset-aset BUMN

Kinerja 2022 Pertamina, Pemanfaatan TKDN hingga 60%

Dirut Pertamina Klaim Catat Laba Bersih Tertinggi Sepanjang Sejarah Rp56,6 Triliun

BUMN Penerima PMN Diminta Ciptakan Efek Berganda

akil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati menegaskan dana PMN yang diberikan kepada setiap BUMN penerima harus benar-benar dapat digunakan secara layak.

Kementerian BUMN Buka Opsi Inbreng Saham Waskita ke Hutama Karya

Kementerian BUMN berencana memindahkan saham milik pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya (inbreng). Pemerintah memiliki sekitar 75% saham di Waskita Karya. 

Menurut Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) , rencana inbreng ini masih belum final dan baru akan dilakukan jika tahapan restrukturisasi Waskita selesai.

Tiko mengungkapan nantinya Waskita akan tetap menjadi perusahaan publik, sementara Hutama Karya belum menjadi terbuka, karena masih banyak penugasan dari pemerintah, salah satunya menyelesaikan Tol Trans Sumatera. 

"Opsi itu kita mau mastikan restrukturisasi selesai dulu, karena kan Hutama Karya itu tugasnya berat, harus selesaikan Trans Sumatera. Kita make sure restrukturisasi selesai dulu baru dilakukan itu (inbreng saham)," ujar Tiko di Gedung DPR, Senin 5 Juni 2023. 

Saat ini ada beberapa upaya penyehatan Waskita, di antaranya negosiasi dengan kreditur dan pemegang obligasi. 

"Kita ada restrukturisasi dari sisi kreditur dan pemegang obligasi, karena kewajiban besar Rp45 triliun, apa kita panjangkan 10, 15 tahun tenornya masih dinegosiasikan," jelas Tiko. 

Kementerian BUMN juga mempertimbangkan apakah ada tambahan modal untuk Waskita dan audit tata kelola keuangan, serta operasional. 

8 BUMN Diusulkan Dapat PMN Rp57,96 Triliun

20% Saham Publik Vale Diduga Dikuasai Perusahaan Cangkang Asing

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi menuding mayoritas 20 persen saham publik Vale Indonesia dikuasai oleh perusahaan cangkang.
 

Wamen BUMN: Ada 3 Opsi Pengadaan KRL Jabodetabek

482 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Libur Panjang

Rampung Direvitalisasi, Studio Rekaman Legendaris Lokananta Dibuka untuk Umum Mulai Besok

PGE Catatkan Kenaikan Laba Bersih 49,3 Persen

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) berhasil menorehkan kinerja yang sangat baik pada kuartal I'2023. Hal ini tercermin dari kinerja keuangan yang positif.

PGN Beberkan Rencana Penerapan Energi Terintegrasi

Penumpang Melonjak Jelang Long Weekend, KAI Tambah Jumlah Perjalanan

Dividen Rp16,16 Triliun Telkom Siap Ditebar Sebelum 5 Juli

Spin Off IndiHome ke Telkomsel Direstui, Ditargetkan Rampung Kuartal III

Modus Korupsi di BUMN Mulai dari Suap sampai Jual Beli Jabatan

PTPN Group Perkuat Industri Teh Nasional di Pasar Global

Resmi Meluncur, hibank Fokus Garap Segmen UMKM

Erick Thohir Cetuskan Property Fund Dukung City Center Baru di Kawasan Monas

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris BSI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Ia mengatakan penggantian struktur organisasi ialah bentuk evaluasi atas insiden gangguan jaringan beberapa waktu lalu.

Menteri BUMN, Erick Thohir mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat imbas gangguan jaringan BSI. Erick menyebut reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik.

Erick mengaku intens memantau setiap perkembangan yang terjadi pada setiap BUMN, tak terkecuali peristiwa yang terjadi pada BSI. Ia juga menilai menilai gangguan terhadap BSI merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi.
 
Direksi dan komisaris BSI yang baru diharapkan dapat memperbaiki keseluruhan sistem operasional perusahaan termasuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan dari ancaman peretas serta meningkatkan layanan kepada nasabah.

Kejagung Konsultasi dengan BPKP Antisipasi Kerugian Negara Lebih Besar di Kasus Waskita Karya

Kejagung: Terungkapnya Korupsi Waskita Karya Berawal dari Pencairan Dana Proyek Fiktif

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan alasan baru kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut kasus baru terungkap karena penyidikan baru bisa dilakukan usai adanya proses pencairan dana proyek fiktif. 

"Dalam kasus korupsi Waskita Karya, pembayaran dana proyek fiktif tersebut baru dibayarkan pada 2022," ujar Ketut.

Ketut menuturkan penyidik Kejagung membutuhkan waktu satu tahun untuk membongkar korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya tersebut.

Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung RI. Penetapan tersangka ini soal kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020 dengan kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun.

Proyek Fiktif Waskita Karya, MAKI: Menteri BUMN Harus Dievaluasi

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendorong evaluasi Kementerian BUMN usai Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono sebagai tersangka proyek fiktif.

Menurut Boyamin, Menteri BUMN harus diberikan waktu satu tahun membereskan proyek fiktif yang telah membuat jebol anggaran negara.

"Dilakukan evaluasi terhadap Menteri BUMN, kalau ini terus menerus diduga terjadi di BUMN kita, maka negara yang akan menanggung akibat karena salah kelola sehingga menjadi hutang negara," ujar Boyamin Saiman.

"Inilah yang membebani keuangan kita dan sangat kita prihatin karena rata-rata BUMN banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan tapi diduga keuangannya merugi," tambahnya.

Hentikan Penjarahan BUMN

Kasus korupsi PT Waskita Beton Precast menjadi penjarahan kesekian pada BUMN kita. Sebelumnya, sederet kasus megakorupsi BUMN juga telah terjadi. Sebut saja kasus korupsi Jiwasraya yang menimbulkan kerugian negara Rp16,8 triliun, Krakatau Steel Rp6,9 triliun, Garuda Indonesia Rp8,8 triliun, hingga korupsi ASABRI yang merampok uang negara hingga Rp22,78 triliun.

Kini, berdasarkan perkembangan penyidikan serta data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan bahwa kasus korupsi Waskita yang terjadi sepanjang 2016-2020 itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun. Pada Sabtu (29/4), Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono (DS) sebagai tersangka.

Penetapan DS lagi-lagi menunjukkan pola korupsi bersama yang didalangi para pejabat tinggi. Sebab, pada Desember lalu, anak buah DS, yakni Direktur Operasi II Waskita Karya Bambang Rianto, telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka diduga merampok uang negara dengan menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) melalui dokumen pendukung palsu. Dana hasil pencairan SCF seolah-olah digunakan untuk membayar utang kepada vendor yang sebenarnya fiktif.

Terus terjadinya kasus kakap di perusahaan BUMN menunjukkan bahwa transformasi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir belum cukup. Kita mengapreasi perampingan jumlah BUMN dari semula 108 menjadi 92 entitas per Desember 2022. Kita juga mendukung Erick untuk memastikan berlanjutnya perampingan itu melalui roadmap 2024-2034 yang pada akhirnya menargetkan 30 BUMN saja.

Perampingan harus didukung karena hingga kini saja sudah mampu membuat BUMN mencatatkan laba bersih Rp124,7 triliun, atau naik 838,2% jika dibandingkan dengan di 2020. Adapun dalam hitungan pendapatan total, BUMN kita berhasil mencapai Rp2.292,5 triliun pada 2021, atau naik 18,8% ketimbang tahun sebelumnya.

Angka pendapatan itu sudah mendekati APBN yang mencapai Rp2.500 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMN sesungguhnya telah berhasil menjalankan salah satu tujuan pendiriannya di Republik ini, yakni berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian krusialnya peran BUMN, maka transformasi juga harus mampu menyentuh akar persoalan yang membuat maraknya korupsi. Terlebih, kasus yang diungkap sangat mungkin baru sebagian dari gunung es korupsi BUMN. Hal itu sebagaimana hasil penulusuran Kejagung sejak 2021 yang menduga ada 12 BUMN bermasalah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menghitung setidaknya ada 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN yang terungkap sejak 2016. Dari berbagai kasus itu, aktor korupsi dari jabatan pimpinan menengah dan direktur mendominasi. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya integritas para pejabat BUMN, pun lemahnya pengawasan.

Karena itu, transformasi yang dilakukan Menteri BUMN juga harus menyentuh perbaikan sistem pemilihan pejabat, baik di level menengah maupun direksi. Kementerian BUMN harus memiliki sistem yang dapat memastikan integritas yang tinggi. Tentu, itu harus didukung pula dengan penerapan sanksi internal yang berat dan tegas atas segala bentuk pelanggaran integritas, bahkan dari hal kecil.

Tidak berhenti di situ, perombakan juga harus dilakukan pada penunjukan komisaris hingga dewan pengawas. Maraknya korupsi di BUMN sesungguhnya menunjukkan pula borok kinerja jajaran komisaris karena mereka juga bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Nama-nama besar dan asal lembaga kredibel nyatanya tidak menjadi jaminan sosok-sosok yang ditunjuk mampu membawa BUMN bersih dari korupsi. Lihat saja jajaran komisaris yang ada di Waskita Karya.

Baik komisaris lama maupun yang baru diumumkan pada 2022 memiliki sosok dengan latar belakang kepolisian. Komisaris Utama PT Waskita Karya periode 2016-2022 dijabat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti. Untuk jabatan komisaris di era yang sama dipegang mantan juru bicara presiden, Fadjroel Rachman.

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Juni 2022, komisaris utama digantikan oleh Heru Winarko yang juga berlatar belakang kepolisian dan pernah bertugas sebagai deputi penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015. Ia pun pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2018.

Kita tentu berharap Heru dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan sebenarnya. Para komisaris semestinya sadar bahwa mereka harus ikut tanggung renteng akan segala borok maupun prestasi perusahaannya.

Apalagi, hal serupa pula yang ditekankan Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Pasal 59 ayat 2 aturan itu berbunyi ‘Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya’. Sudah semestinya PP 23/2022 tersebut ditegakkan sepenuhnya. Negara, dalam hal ini Menteri BUMN, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kedua jajaran itu.

Kita harus memahami bahwa perbaikan sistem penunjukan pejabat hingga komisaris adalah bagian tak terpisahkan dalam mendukung transformasi BUMN. Efisiensi yang telah dihasilkan dari perampingan tetap akan rusak jika orang-orang bermental penjarah justru menduduki jabatan basah.

Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2959-hentikan-penjarahan-bumn

Kejagung Butuh Waktu Setahun Buktikan Aliran Fiktif Waskita Karya

Kejaksaan Agung membeberkan alasan baru terungkapnya kasus korupsi penyimpangan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020 dengan kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun. Penyidik Kejagung disebut butuh waktu satu tathun untuk membuktikan aliran fiktif tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menerangkan bahwa kasus baru terungkap sekarang lantaran penyidikan baru bisa dilakukan usai adanya proses pencarian dana proyek fiktif.

Disebutkan pula, penyidik Kejagung membutuhkan waktu satu tahun untuk membongkar korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya. 

Kejagung juga berkeyakinan guna mengungkap kasus korupsi besar diperlukan strategi dan waktu, sehingga dipastikan betul-betul adanya kerugian negara. 

Dalam kasus korupsi Waskita Karya, pembayaran dana proyek fiktif diketahui baru dibayarkan pada 2022, sehingga penyidik Kejagung baru bisa bergerak untuk memburu pelaku korupsi usai adanya proses pencarian dana proyek fiktif.

Erick Thohir dan Karyawan BUMN Rayakan Nyepi di TMII

Ribuan karyawan BUMN yang beragama Hindu menghadiri puncak acara Dharma Santi Nyepi BUMN 2023 Tahun Baru Saka 1945 yang digelar di gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta Timur, Senin (1/5/2023). Acara ini turut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang langsung disambut dengan tarian adat setibanya di lokasi. 

Dalam pidatonya, Menteri BUMN mendorong keharmonisan di BUMN, salah satunya dengan mengedepankan toleransi beragama. Selain itu, Erick Thohir juga menyinggung soal kepemimpinan muda untuk menciptakan transformasi perubahan di lingkungan BUMN. 

Diharapkan ke depannya ada 10% pemimpin muda di bawah usia 42 tahun di perusahaan BUMN. Erick Thohir juga tengah mendorong kepemimpinan perempuan yang saat ini baru 18%, dan ia menargetkan sekitar 25% kepemimpinan perempuan di internal BUMN agar tercipta keseimbangan.