KPK: Eks Kepala Bea Cukai Pakai Rekening Mertua untuk Transaksi

KPK Buka Peluang Periksa Mertua Eks Kepala Bea Cukai Makassar

Kasus Eks Kepala Bea Cukai Makassar, KPK Duga Ada Permainan Tarif Bea Masuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencari keterkaitan kasus dugaan penerimaan gratifikasi mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dengan permainan tarif bea masuk barang dari luar negeri. 

Hingga kini, KPK masih terus menyelidiki kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andhi Pramono. Pihak KPK menyebut akan menelusuri dugaan adanya sindikat dari pihak importir dan eksportir, yang mengakali isi dokumen pemberitahuan impor barang dengan modus menurunkan tarif bea masuk. 

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan kantor bea cukai masih rentan dengan tawaran haram dari importir yang menginginkan produknya bisa masuk ke Tanah Air dengan tidak membayar tarif bea masuk. 

KPK menyebut modus yang digunakan oleh Andhi yaitu membebankan tarif yang lebih rendah kepada pihak importir atau eskportir yang sangat merugikan negara. 

Pihaknya menambahkan pendalaman kasus Andhi yang sarat dengan pemainan kotor, diperlukan untuk mengusut proses perizinan ilegal yang selama ini sering terjadi. 

Keterkaitan Gratifikasi di Kasus Eks Pejabat Bea Cukai Diulik

KPK Sita 2 Rumah Mantan Kepala Bea Cukai Makassar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita dua rumah mewah milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Rumah tersebut berlokasi di Cibubur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan sebuah rumah lain berlokasi di Jakarta.

Penyitaan aset Andi Pramono berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, KPK telah mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Andhi Pramono. Modus pelolosan barang dari penerimaan haram itu juga diusut.

KPK belakangan memanggil petinggi perusahaan yang berkaitan dengan pengiriman barang dalam kasus Andhi. Kebanyakan dari mereka dimintai keterangan terkait aliran dana dan pemberian gratifikasi ke mantan Kepala Bea Cukai Makassar tersebut.

Sebelumnya, Andhi Pramono mengakali penerimaan gratifikasinya menggunakan perusahaan. Informasi itu diulik dengan memeriksa CEO RNR Group Erick Muhammad Henrizal.

"Didalami pula adanya penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang oleh pihak dimaksud melalui perusahaan tertentu," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Mei 2023.
 
Ali enggan memerinci perusahaan yang digunakan. KPK juga mendalami kerja sama bisnis antara Erick dan Andhi.
 
KPK menetapkan Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Lembaga Antirasuah menemukan bukti permulaan yang cukup.
 
KPK belum bisa memberikan informasi lebih rinci terkait dengan penanganan perkara ini. KPK masih melakukan pencarian alat bukti dalam kasus ini.
 
Dalam kasus ini, Andhi juga sudah dicegah selama enam bulan. KPK bisa menambah larangan ke luar negeri itu jika dibutuhkan penyidik nanti.

KPK Dalami Modus Pelolosan Barang di Bea Cukai dalam Kasus Andhi Pramono

Bea Cuka Sudah Endus Masuknya Alat Produksi Pabrik Ekstasi di Tangerang

Andhi Pramono Diduga Tukar Valas untuk Beli Rumah

KPK menduga hal itu setelah memeriksa empat saksi

Terindikasi Janggal, PPATK Bekukan Rekening Andhi Pramono

PPATK belum mengungkap nilai dari rekening yang didalamnya terindikasi ada transaksi janggal

Kepala Bea Cukai Makassar Ditetapkan Tersangka Kasus Gratifikasi

KPK menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono, sebagai tersangka kasus gratifikasi, Senin (15/5/2023). KPK merasa memiliki cukup bukti untuk meningkatkan perkara harta Andhi ke penyidikan.

Andhi Pramono ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi usai dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Selain Andhi, Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, KPK juga memanggil sejumlah saksi. 

KPK juga telah melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik Andhi di Gunung Putri, Bogor. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penyidikan yang dilakukan KPK dalam perkara tersebut.

"Dalam penggeledahan itu, kami menemukan beberapa bukti, termasuk elektronik," ucap Ali Fikri.

Sejak pekan lalu, Andhi sudah dilarang untuk keluar negeri selama enam bulan ke depan. Larangan itu diberikan kepada Andhi tepatnya Jumat (12/5/2023).

KPK berharap Andhi tidak melarikan diri ke luar negeri menggunakan jalur ilegal. Sikap kooperatif darinya dibutuhkan untuk kelancaran pemberkasan.

Viral, Alkes Impor Milik WNA Ditahan Bea Cukai Ngurah Rai

Viral di media sosial, seorang warga negara asing (WNA) Finlandia penyandang disabilitas tidak bisa mengambil paket alat kesehatan untuk buang air kecil di Bea Cukai Ngurah Rai, Bali. WNA itu pun menuntut penjelasan dengan menyambangi kantor Bea Cukai, Kamis (6/4/2023).

Di Instagram, 800 komentar warganet bertebaran dengan beragam pandangan mereka. Ada yang mengecam, namun ada pula yang memahami jika jenis barang tertentu yang masuk ke Indonesia ada ketentuan khusus yang mengaturnya.

Diketahui, paket milik WNA tersebut ditahan oleh Bea Cukai karena termasuk dalam aturan Larangan dan Pembatasan impor Alat Kesehatan, yaitu kateter dan kantung urine.

Apabila ingin mendapatkan barang tersebut, maka wajib menyertakan surat rekomendasi dari Kemenkes yang diperlukan untuk merilis barang tersebut.

Hal ini sesuai dengan regulasi impor dari Kementerian Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 jo Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/234/2018.

Kepala Seksi Pelayanan dan Layanan Informasi Bea Cukai Ngurah Rai Bowo Pramoedito mengatakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, maka paket kiriman alkes itu langsung diberikan tanpa rekomendasi. Artinya, WNA tersebut menerima paket tanpa dikenakan biaya impor.

Bedah Editorial MI: Bobrok Bea Cukai

Kebobrokan di lingkup kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terungkap secuil demi secuil. Kasus kekayaan tidak wajar sejumlah pegawai Ditjen Pajak yang kemudian merembet ke pejabat Ditjen Bea dan Cukai belum tuntas serta masih berproses di KPK. Belakangan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Bea dan Cukai pun mulai terungkap.

Masyarakat melalui media sosial mengungkapkan unek-unek berurusan dengan bea cukai. Ada yang merasa kesal karena harus membayar jutaan rupiah ketika mengirimkan piala hasil menang kompetisi di luar negeri.

Putri sulung Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, turut mengalami perlakuan tidak mengenakkan sepulangnya dari menghadiri konferensi di Taiwan. Perlakuan itu disebut sebagai cerminan tabiat buruk petugas di bandara yang masih kerap diterima pekerja migran. 

Namun, aduan yang paling membuat dahi mengernyit ialah dugaan penyelewengan aturan international mobile equipment identity (IMEI). Akun media sosial yang mengatasnamakan Insan Milenial Bea Cukai membeberkan korupsi dengan memanipulasi data atau jenis ponsel dilakukan secara masif oleh petugas Bea dan Cukai di bandara. 

Manipulasi data tersebut bertujuan pemilik ponsel terhindar dari bea masuk yang dikenai hingga US$500 atau sekitar Rp7,5 juta. Petugas memungut Rp800 ribu hingga Rp1 juta per unit ponsel sebagai imbalan. Perbuatan lancung itu disebut diketahui para pejabat eselon III dan IV, bahkan dikoordinasikan hingga ke eselon II.

Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai bergerak cepat menelusuri dugaan penyelewengan itu. Hasilnya, dari 25 pegawai yang diperiksa, 21 direkomendasikan mendapat hukuman ringan-berat. Tidak jelas siapa saja yang mendapat sanksi dan apa bentuk sanksi masing-masing. Lalu, apa iya seluruh Indonesia hanya 21 orang yang terlibat?

Gerak cepat penanganan itu malah terkesan sebagai langkah untuk buru-buru mengubur kasus penyelewengan yang sebetulnya sudah masuk ranah pidana korupsi. Sanksi yang dijatuhkan tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Bukan hanya sanksi lembek, melainkan juga pembungkaman terhadap para pelapor atau whistle blower turut memperlemah daya gedor pemberantasan korupsi. Dalam perkara IMEI ponsel, KPK sempat mengingatkan Bea dan Cukai agar tidak malah memburu Insan Milenial. Mereka justru patut dilindungi karena berani membantu mengungkap praktik korupsi.

Kasus-kasus penyelewengan dan pungli yang terkuak patut diduga hanya puncak dari gunung es. Permasalahan di Ditjen Bea dan Cukai, juga di unit kerja Kemenkeu lain, utamanya Ditjen Pajak, tentu tidak hanya melibatkan segelintir nama pegawai yang belakangan menjadi sorotan.

Karena itu, perlu langkah berani dan radikal untuk membersihkan institusi tersebut dari para pencoleng. Mumpung pada saat yang sama, polemik terkait dengan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu juga tengah dalam proses penuntasan setelah Menko Polhukam Mahfud MD berjanji bakal buka-bukaan di depan parlemen, besok.

Langkah menuju proses hukum harus tetap berjalan karena tidak semua hal bisa diselesaikan lewat politik. Namun, paralel dengan itu, mengingat persoalan di Bea dan Cukai ialah kasus yang sangat sistemis, pembenahan institusi juga mesti menjadi prioritas.

Sangat menarik ketika muncul usul untuk memakai lagi cara keras seperti yang pernah ditempuh Presiden Soeharto ketika sudah teramat gerah dengan pungli yang begitu marak. Kala itu, Bea dan Cukai terkenal sebagai institusi pungli. Untuk itu, Pak Harto membekukan sementara dan mengalihkan kewenangan mereka ke swasta.

Cara itu kiranya relevan dalam konteks kebobrokan mereka sekarang ini. Pembekuan boleh jadi satu-satunya opsi bila pemerintah serius ingin menyapu bersih benalu-benalu di tubuh instansi. Sekali lagi, pembenahan tidak dapat lagi dengan cara biasa, tidak bisa setengah hati.

Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2928-bobrok-bea-cukai

Sederet Keluhan Warga Soal Buruknya Pelayanan Pegawai Pajak dan Bea Cukai

Buruknya pelayanan oknum petugas Bea Cukai membuat masyarakat khawatir dan menilai oknum pegawai tersebut perlu ditindak tegas serta dibenahi agar dapat menghadirkan pelayanan yang optimal.

Beberapa waktu lalu, ramai cuitan Fatimah Zahratunnisa mendadak viral di media sosial, usai menceritakan pengalamannya tentang pengiriman piala yang merupakan hadiah kemenangan dalam ajang pencarian bakat di Jepang. Ketika hendak mengirimkan pialanya ke Indonesia, Fatimah Zahratunnisa mendapati tagihan pajak sebesar Rp 4 juta dari Bea Cukai.

Selain itu, muncul cuitan seorang dari putri Gus Dur, Alissa Wahid. Melalui akun Twitter pribadinya, Alissa Wahid berbagi cerita soal perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya dari petugas Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Oknum Bea Cukai mengira Alissa adalah tenaga kerja wanita (TKW) yang baru pulang kerja dari Taiwan. Namun dalam kicauan itu, Alissa Wahid tidak menyebut dengan jelas apakah petugas yang dimaksud adalah petugas Bea Cukai seperti yang dialami Fatimah Zahratunnisa.

Masih banyak kasus lain yang menunjukkan buruknya pelayanan dari Bea Cukai. Untuk itu perlu adanya perombakan, pembersihan dan reformasi dari segi kinerja maupun pelayanan.

Pelayanan Buruk, Pengamat Minta Kinerja Bea Cukai Dibenahi

Pelayanan Bea Cukai di Indonesia sejak puluhan tahun selalu berulah, dan ini semakin mencuat karena viral adanya pengaduan buruknya pelayanan Bea Cukai. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menegaskan buruknya pelayanan Bea Cukai di Indonesia harus dibenahi.

"Saran saya sih kepada Bea Cukai supaya tidak ribut begini, ditaroh saja di screennya atau di mana, jenis-jenis barang yang kena cukai ketika masuk," ujar Agus Pambagio.

Agus Pambagio menyebut pelayanan Bea Cukai harus diperbaiki termasuk para petugasnya harus memahami Undang-Undang yang menaungi cukai dan pajak.

Petugas harus memumpuni literasi cukai atau pajak, sehingga dapat memberikan penjelasan do and dont's nya yang sesuai dengan Undang-Undang 39/2007 soal Cukai dan Undang-Undang Nomor 7/2021 soal Pajak kepada publik.

Agus Pambagio berharap dari Kementerian Keuangan untuk menindak tegas semua tindakan oknum-oknum yang melakukan di luar kebijakan dan peraturan yang ada, serta melakukan pembenahan mengenai pimpinan dan bawahan.

Bawa Bika Ambon di Pesawat Kena Denda Rp2 Juta, Warganet Kritik Bea Cukai

Protes dan keluhan terhadap kinerja pegawai bea cukai disampaikan warga di media sosial. Kritik itu kembali muncul usai beredar video yang menunjukkan seorang ibu di Bandara Kualanamu didenda Rp2 juta karena membawa tiga dus bika ambon.

Petugas bandara beralasan uang Rp2 juta sebagai biaya kelebihan muatan yang dikenakan ke penumpang. Namun, alasan itu ditolak penumpang karena besaran denda tidak masuk akal. 

Keluhan terhadap Bea Ccukai juga diutarakan Fatimah Zahratunnisa. Fatimah yang datang dari Jepang usai menang kompetisi bernyanyi justru ditagih petugas. Piala yang diperoleh Fatimah dari Jepang ditagih pajak senilai Rp4 juta. Padahal, Fatimah tidak mendapatkan uang dari kompetisi itu. 

Pengalaman buruk saat berhadapan dengan petugas bea cukai tidak hanya dialami warga biasa. Alissa Wahid, putri sulung Presiden ke-4 Gus Dur, pernah dicecar aparat Bandara Soekarno-Hatta usai pulang dari Taiwan. Ia dianggap buruh migran yang sedang kembali ke Tanah Air. Kopernya bahkan sempat diacak-acak petugas bandara. Karena itu, juru bicara Kementerian Keuangan langsung meminta maaf. 

Selama 2023, Bea Cukai Batam Sudah Amankan 453 Koli Sepatu Bekas

Petugas Bea Cukai Batam berhasil mengamankan 453 koli sepatu bekas dan 676 koli pakaian bekas yang diimpor dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal itu dilakukan selama kurun waktu tiga bulan di 2023.

"Penindakan untuk sepatu dan pakaian bekas itu banyak," kata Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Info BC Batam, Rizki Baidillah, Batam, Rabu (22/3/2023). 

Selama 2022, petugas Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 658 koli sepatu bekas dan 396 koli pakaian bekas. 

Sebelumnya, berulang kali petugas Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, menggagalkan upaya penyeludupan barang bekas asal luar negeri. Namun, hal itu tidak membuat para pemain importir barang bekas jera dan takut. Berbagai modus dilakukan para importir untuk menghindari petugas. 

Batam yang berseberangan langsung dengan Singapura dan Malaysia ini merupakan wilayah perairan yang membuat para penyeludup mudah memasukan barang bekas ke wilayah Indonesia. Barang yang diseludupkan yakni baju dan sepatu bekas. 

Barang bekas asal luar negeri yang masuk ke Batam melalui berbagai cara. Dari pelabuhan resmi dengan menggunakan kontainer dengan mengganti isi manifes. Ada pula yang masuk melalui pelabuhan ilegal dengan menggunakan kapal kayu. 

Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Ribuan Baju dan Sepatu Bekas

Petugas Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau Kembali menggagalkan upaya penyelundupan barang bekas asal luar negeri. Ribuan koli pakaian dan sepatu bekas dari Singapura, Malaysia dan Thailand disita petugas.

“Berulang kali kami melakukan penyitaan terhadap barang bekas, baik yang kami lakukan sendiri, maupun berkolaborasi dengan pihak lain,” ujar Kabid BIMB Kepatuhan & Layanan Info BC Batam, Rizki Baidillah.

Batam yang berseberangan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadikan wilayah perairan ini mudah untuk dimasukkan barang bekas oleh importir. Meskipun sering terjaring razia, tetapi tidak membuat para pemain impotir barang bekas jera dan takut. Berbagai modus dilakukan para impotir untuk menghindari petugas.

Barang bekas asal luar negeri yang masuk ke Batam melalui berbagai cara. Ada yang dari pelabuhan resmi dengan menggunakan kontainer dengan mengganti isi manifest. Namun, ada juga yang masuk melalui pelabuhan ilegal dengan menggunakan kapal kayu.

Selama 2022, petugas mengagalkan sebanyak 658 koli sepatu bekas dan 396 koli pakaian bekas. Sedangkan pada triwulan I 2023, petugas sudah menyita lebih dari seribu barang bekas, di antaranya 453 koli sepatu bekas dan 676 koli pakaian bekas.

Pengamat Kebijakan Publik: Piala Tidak Bisa Dikenakan Pajak Bea Cukai

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengungkapkan bahwa barang berupa piala tidak bisa dikenakan pajak bea cukai. Barang yang bisa dikenakan pajak bea cukai biasanya barang elektronik, barang-barang mewah seperti handphone, tas, dan baju mahal. 

"Piala kok dipajak," kata Agus Pambagio dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis (23/3/2023). 

Menurut Agus, tidak ada peraturan tawar menawar dalam pemeriksaan barang-barang di bandara. Jika terjadi tawar menawar yang melibatkan petugas Bea Cukai, maka diduga ada unsur pemerasan. 

"Itu sebuah pelaksanaan kebijakan yang tidak jelas. Itu memang orang iseng," tambahnya.

Pemeriksaan dengan membongkar barang pemilik tidak perlu dilakukan. Hal itu bisa terlihat dengan menggunakan X-Ray, scan, atau QR saat pemeriksaan di bandara. 

"Orang kita ini suka sekali melanggar. Itu yang menjadi persoalan mendorong aparat menjadi overacting," kata Agus.

Agus menyebut petugas-petugas Bea Cukai di bandara seharusnya sadar bahwa sekarang media sosial sudah bebas. Jadi, jangan berusaha untuk memeras dengan alasan apapun.

"Kita budayanya budaya korupsi," ujar Agus.

Juara Lomba Menyanyi di Jepang, WNI Ditagih Rp4 Juta untuk Tebus Piala

Seorang perempuan bernama Fatimah Zahratunnisa yang memenangkan kompetisi di Jepang dikenakan biaya sebesar Rp4 juta saat mengirim pialanya dari Jepang ke Indonesia. Pengalamannya itu Ia dibagikan di media sosial dan menjadi trending topic. 

Pada 2015, Ica memenangkan sebuah kompetisi bernyanyi di Jepang. Karena piala yang didapatnya berukuran besar, Ica memutuskan untuk mengirim piala tersebut dari Jepang ke Indonesia. 

Namun, peristiwa tidak menyenangkan diterima Ica. Ternyata Ia harus membayar pajak sebesar Rp4 juta untuk menebus hadiahnya. 

"Saya pulang duluan ke Indonesia, piala itu baru sampai di Indonesia sekitar dua bulan setelah saya kembali ke Indonesia," kata Fatimah Zahratunnisa dalam tayangan Metro TV, Selasa (21/3/2023).

Saat Ica menolak membayar, Ia justru diminta untuk membuktikan bahwa piala itu adalah hadiah. Bahkan, Ica harus menunjukkan rekaman video saat dirinya bernyanyi di Jepang. 

Ica juga masih ditanya petugas Bea Cukai soal kesanggupannya membayar sejumlah uang. Setelah Ica melengkapi seluruh berkas dan menghadap ke Bea Cukai untuk menebus piala miliknya, pihak Bea Cukai melakukan tawar-menawar angka dari biaya pajak yang dikenakan Ica. 

Padahal, Ica menerima informasi jika ada surat keterangan lengkap yang menyatakan piala miliknya sebagai hadiah lomba, pajak tersebut dapat dibebaskan. 

Melalui akun twitter resminya, pihak Bea Cukai Republik Indonesia memberi penjelasan bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai barang impor. Sehingga terutang bea masuk dan pajak impor, termasuk hadiah. 

WNI Menang Lomba Nyanyi di Jepang, Malah Ditagih Pajak Rp4 Juta oleh Bea Cukai

Seorang wanita bernama Fatimah Zahratunnisa membagikan pengalaman tak menyenangkan berurusan dengan Ditjan Bea Cukai yang dialaminya. Fatimah yang menang kompetisi bernyanyi di Jepang, justru dikenakan biaya sebesar Rp4 juta saat mengirim pialanya ke Indonesia. Kisah tersebut viral di media sosial. 

"Saya respons balasan dari akun twitternya Bea Cukai yang menanggapi salah satu pengguna twitter di mana pengguna tersebut juga mendapatkan hadiah dan dikenakan pajak Rp2 juta. Di situ saya jadi ingat masa lalu," kata Fatimah Zahratunnisa dalam tayangan Newsline, Metro TV, Selasa (21/3/2023). 

Pada 2015, Fatimah yang akrab disapa Ica memenangkan sebuah kompetisi bernyanyi di Jepang. Karena piala yang didapat ukurannya besar, Ica memutuskan untuk mengirim piala tersebut dari Jepang ke Indonesia. 

Namun, betapa kesalnya Ica saat dirinya harus membayar pajak Rp4 juta untuk menebus hadiahnya tersebut. Saat menolak untuk membayar, Ica justru diminta untuk membuktikan bahwa piala itu adalah hadiah. 

Ica harus menunjukkan rekaman video saat ia bernyanyi di Jepang. Ica juga masih ditanyai petugas Bea Cukai soal kesanggupannya membayar sejumlah uang. 

Pihak Bea Cukai RI lewat akun twitter resminya menjelaskan bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai barang impor dan pajak impor, termasuk hadiah. 

Tak Berniat Pamer Harta, Eko Darmanto Berdalih Data Pribadinya Dicuri

Pejabat Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto beserta istrinya diperiksa KPK selama delapan jam, Selasa (7/3/2023). Pemeriksaan itu dilakukan sebagai buntut dari perbuatannya yang memamerkan kekayaan di media sosial. 

Eko mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk memamerkan harta di media sosial. Menurutnya, datanya dicuri dan disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Meskipun mengaku datanya dicuri, Ia tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci, siapa pelaku yang melakukan peretasan tersebut. Eko hanya menyampaikan bahwa ia tidak perlu mengklarifikasi hal tersebut. 

Selain itu, Eko juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki pesawat terbang seperti yang ada di media sosialnya. Namun, karena kasus pamer harta dirinya terlanjur mengemuka, Ia tetap meminta maaf kepada masyarakat. 

Sebelumnya, Eko dan istrinya diperiksa untuk mengklarifikasi unggahan dirinya yang memamerkan kekayaan di media sosial. KPK juga memanggil istrinya lantaran ada sejumlah aset kekayaan milik Eko yang mengatasnamakan istrinya.

Pamer Kekayaan di Medsos, Kepala Bea Cukai Yogyakarta 'Digoreng' Warganet

Publik sempat diramaikan dengan kasus penganiayaan dan pamer kekayaan yang dilakukan Dandi, anak dari salah satu pejabat pajak. Kini, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta menjadi sorotan lantaran sering pamer kekayaan di media sosial.

Warga Twitter serempak menyoroti akun media sosial milik Eko Darmanto BC yang merupakan pejabat pajak Bea Cukai Yogyakarta. Dari ocehan warganet, Eko diketahui sering memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial.

Eko kerap memamerkan motor gede (moge), mobil antik, hingga pesawat cessna. Akhirnya, tagar Bea Cukai hedon pun mengemuka di Twitter. Publik meminta, Kemenkeu buka suara terhadap hal tersebut.

Sebelum Eko Darmanto, nama Rafael Alun juga mengemuka usai sang anak pamer harta milik sang Ayah di media sosial. Sontak warganet pun menyoroti harta kekayaan milik Rafael.

Polda Jabar Sita Harley-Davidson dan Ducati Ilegal

Sebanyak 22 unit motor Harley-Davidson dan Ducati disita Polda Jawa Barat dan Bea Cukai karena tidak memiliki surat-surat resmi. Sesuai Undang-Undang Kepabeanan Pasal 102, seluruh moge  tersebut dinyatakan sebagai barang milik negara. Sebagian motor dilelang, dan sebagian lagi diserahkan kepada Polda Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan patroli.

Bea Cukai Investigasi Keterlibatan Pihak Lain Kasus Penyelundupan Barang Mewah

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan Investigasi bersama akan dilakukan untuk mengungkap aliran uang dan pihak yang terlibat. 

DJBC Optimistis Realisasi Target Penerimaan Bea & Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi optimistis realisasi target penerimaan bea dan cukai bisa tercapai. Hingga bulan November ini penerimaan bea dan cukai baru mencapai 79,24?ri target.

Mematok Harga Rokok (4)

Rencana kenaikan cukai rokok hingga 23% dikhawatirkan akan memberikan dampak pada inflasi di tahun mendatang. Di sisi lain, pemerintah berharap penaikan cukai rokok dapat mengurangi jumlah perokok dan meningkatkan penerimaan negara.

Mematok Harga Rokok (3)

Rencana kenaikan cukai rokok hingga 23% dikhawatirkan akan memberikan dampak pada inflasi di tahun mendatang. Di sisi lain, pemerintah berharap penaikan cukai rokok dapat mengurangi jumlah perokok dan meningkatkan penerimaan negara.

Mematok Harga Rokok (2)

Rencana kenaikan cukai rokok hingga 23% dikhawatirkan akan memberikan dampak pada inflasi di tahun mendatang. Di sisi lain, pemerintah berharap penaikan cukai rokok dapat mengurangi jumlah perokok dan meningkatkan penerimaan negara.

Mematok Harga Rokok (1)

Rencana kenaikan cukai rokok hingga 23% dikhawatirkan akan memberikan dampak pada inflasi di tahun mendatang. Di sisi lain, pemerintah berharap penaikan cukai rokok dapat mengurangi jumlah perokok dan meningkatkan penerimaan negara.

Petani Khawatir Kenaikan Cukai Rokok Kurangi Serapan Tembakau

Petani tambakau mengkhawatirkan rencana pemerintah yang akan menaikkan cukai rokok pada awal tahun 2020 mendatang. Kebijakan tersebut dinilai bisa memicu berkurangnya serapan tembakau.