Politisasi Telik Sandi

Penggunaan alat negara dalam ranah politik praktis menuai polemik. Operasi intelijen semestinya terbatas untuk mengantisipasi gangguan keamanan, bukan untuk mengetahui isi 'dapur' kawan maupun lawan. 

Namun, ada pula yang setuju bila Presiden mendapat laporan intelijen mengenai manuver partai politik. 

Pengakuan Presiden Joko Widodo soal mengetahui 'dapur' setiap parpol melalui laporan intelijen disampaikan saat membuka Rakernas Kelompok Relawan Pendukungnya di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu. Pernyataan Presiden itu langsung menuai kritik. 

Amnesty Internasional menyebut operasi intelijen hanya boleh dilakukan bila ada ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Sementara, wakil rakyat menilai Presiden bertindak tidak adil bila menggunakan laporan intelijen dalam kapasitas petugas partai. 

Analis politik menilai tidak ada yang aneh dengan Presiden menerima laporan intelijen. Namun, konteks pengungkapan data intelijen di panggung relawan merupakan pelanggaran etika karena dapat dipersepsikan sebagai upaya menggertak kekuatan politik tertentu. 

"Ini menunjukkan Pak Jokowi masih berusaha cawe-cawe di depan pendukungnya untuk mengarahkan dukungan-dukungan. Ini menurut saya pelanggaran etika," kata analis politik Syahganda Nainggolan. 

PDIP juga menentang penggunaan aparat intelijen untuk memantau denamika partai politik. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan, parpol punya kekdaulatan sebagai pilar demokrasi. 

"Sebagai partai politik, kami punya otonom, kami punya kedaulatan, kami bukan musuh negara. Partai politik bukan objek intelijen, dia adalah pilar demokrasi," kata Said Abdullah. 

Metropedia: Informasi (Intelijen) Adalah Kekuatan

Belakangan ini kata "intelejen" jadi trending. Ini gara-gara pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian banyak dikomentari dan ditanggapi oleh berbagai pihak.

Kejadiannya pada Sabtu, 16 September 2023 di acara Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional di Bogor. Presiden Jokowi bilang punya data intelijen soal dalamnya partai itu seperti apa dan tahu arah partai-partai untuk pemilu 2024.

"Kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Presiden Jokowi. 

Pro dan kontra pun muncul. Ada yang bilang ini adalah hal lumrah bila seorang presiden tahu data intelijen. Di sisi lain ada yang mengkritisi dan mempertanyakan kenapa harus partai yang dipantau, bahkan memakai alat intelejen Negara. 

Dari pernyataan Presiden Jokowi itu polemik muncul. Presiden punya data intelejen wajar. Tapi kenapa harus diumbar? Dan ini berarti membenarkan bahwa memang ada kegiatan memata-matai parta untuk apa presiden menyampaikan ini? 

Tiga hari setelahnya, Presiden klarifikasi pernyataannya yang malah menjadi ramai. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa memang sehari-hari dia mendapatkan laporan dari BIN (Badan Intelejen Negara). Kemudian (BAIS) Badan Intelejen Strategis, dan BIK (Badan Intelijen dan Keamanan) di kepolisian.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengomentari klarifikasi Presiden Jokowi. Menurut Usman, klarifikasi presiden adalah sebuah eufemisme. Hanya untuk menutupi kekeliruan dari ucapan sebelumnya.

Karena pernyataan sebelumnya secara tersurat dan tersirat menjelaskan informasi intelejen dibilang adalah soal kegiatan partai politik. Sehingga memunculkan pertanyaan apa yang begitu berbahaya yang dilakukan partai politik sehingga presiden memantau data intelijen?

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai pengakuan Presiden Jokowi yang memegang data internal partai politik dari inteijen merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Pernyataan presiden seperti fenomena gunung es dari berbagai wacana atau upaya melestarikan kekuasaan saat ini.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan di antaranya Imparsial, Amnesty Internasional, PBHI, Kontras, Perludem hingga ICW  mendatangi Gedung DPR RI. Koalisi tersebut mendesak agar DPR menggunakan hak angket atas dugaan penyalahgunaan intelijen oleh presiden.

Kaesang Disebut Produk Penerapan Demokrasi Jokowi

Kaesang Disebut Berhak Masuk PSI

Bergabungnya Kaesang ke PSI Dinilai Terkait Sikap Jokowi

Presiden Jokowi Ingin Setiap Bulan Ada Groundbreaking Pembangunan di IKN

Tinjau Progres Jalan Penopang IKN, Presiden Targetkan Akhir 2023 Rampung

UMKM Terdampak Aktivitas E-Commerce, Presiden: Aturannya Tengah Difinalisasi Lintas Kementerian

Percepatan Pilkada Dinilai Jadi Karpet Merah Anak Mantu Jokowi

Jokowi Ajak Para Menteri Lihat Pemandangan Pagi IKN dari Atas Bukit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah menterinya menikmati udara pagi sambil meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat, 22 September 2023. 

Dari atas bukit, Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang memandang sejumlah insfrastruktur yang tengah dibangun ibu kota baru tersebut, seperti Istana Negara dan Kantor Presiden.

Selain itu, Presiden pun tampak berbincang hangat sambil menunjukkan pemandangan kepada sejumlah menteri. 

Adapun menteri yang ikut mendampingi, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Setelahnya, Presiden bersama para menteri kemudian berjalan bersama menuju area makan pagi bersama dengan menu sederhana seperti bubur ayam, nasi uduk, hingga roti bakar.

Pada kunjungan hari keduanya di IKN, Presiden dijadwalkan untuk meninjau Istana Negara serta memasang modul pertama Garuda. Selain itu, Kepala Negara akan melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur yang akan dibangun di IKN.

Pada siang harinya, Presiden akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pertamina dan Otorita IKN. Kegiatan hari kedua Presiden akan ditutup dengan menyaksikan pagelaran musik bertajuk Malam Apresiasi Nusantara. 

Bedah Editorial MI - Menghindari Polarisasi Disintegratif

Kekhawatiran mengenai keterbelahan masyarakat akibat kontestasi pemilihan presiden (pilpres) kembali muncul ke permukaan saat Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) di Surakarta, Rabu (20/9). Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa agar tidak terbelah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam pemilu.

Pada kesempatan itu Jokowi meyakini masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Namun, secara tersirat Jokowi tetap melihat adanya potensi ketegangan antarkelompok selama penyelenggaraan pemilu.

Publik secara luas tentu ingin harapan yang diungkapkan Jokowi menjadi suatu kenyataan. Apalagi hingga saat ini suasana keterbelahan akibat residu penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 masih terasa di masyarakat.

Meskipun demikian, publik juga tidak ingin pernyataan tersebut hanya retorika para elite politik semata. Apalagi hampir sepuluh tahun selama Jokowi berkuasa, publik juga menyaksikan para elite politiklah yang kerap kali menyebabkan pembelahan yang tajam di masyarakat.

Gejala pembelahan yang disintegratif ini kembali mulai dirasakan jelang pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024 melalui upaya menjadikan hanya dua pasangan yang bertarung. Padahal pengalaman pilpres sebelumnya membuktikan bahwa menguatnya polarisasi disintegratif di masyarakat akibat hanya ada dua pasangan yang bertarung.

Kecurigaan ini juga sangat beralasan dengan melihat perkembangan upaya membentuk koalisi yang cenderung pragmatis dan saling jegal. Padahal perkembangan koalisi saat ini sudah cukup untuk menghasilkan tiga pasangan capres dan cawapres.

Belum lagi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah beralasan percepatan Pilkada 2024 untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Namun, usulan itu juga perlu dicurigai sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan dan cukup berlangsung satu putaran saja. Sebab, penyelenggara pemilu hampir dipastikan bakal kesulitan apabila menyelenggarakan pilpres dua putaran (Februari dan Juni) dan pilkada dalam waktu berdekatan.

Karena itu, sebaiknya para elite partai politik memperhatikan kebutuhan publik luas atas alternatif pilihan politik yang membuat pemilu lebih dinamis dan bisa menekan hegemoni identitas serta keterbelahan di tengah masyarakat. Alih-alih mengajak masyarakat, seharusnya elite politiklah yang introspeksi untuk tidak membuat polarisasi yang tajam hanya demi syahwat kekuasaan.

Dalam sistem negara yang demokratis, perbedaan pilihan politik di masyarakat merupakan sesuatu yang wajar. Para elite politik seharusnya memberikan contoh berpolitik secara elegan dan penuh keadaban. Mereka jangan melakukan cara-cara kotor dalam berpolitik demi kepentingan jangka pendek untuk meraih singgasana kekuasaan.

Demikian pula Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan harus menjaga netralitas agar terwujud iklim politik yang sehat dan penuh kegembiraan dalam Pemilu 2024.

Kaesang Log In PSI, Jokowi: Sudah Meminta Restu

Jokowi Tetap Prioritaskan Investor Dalam Negeri di IKN

DPR Didesak Gunakan Hak Angket untuk Presiden Jokowi

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan mendesak DPR RI menggunakan hak angket atas dugaan penyalahgunaan intelijen oleh Presiden Joko Widodo.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menyerahkan surat desakan agar DPR menggunakan hak angket atas dugaan penyalahgunaan intelijen oleh presiden. Koalisi juga memohon diadakan audiensi bersama Komisi I dan Komisi III DPR.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menilai pernyataan Presiden Joko Widodo di depan relawannya soal data intelijen parpol dapat mencederai demokrasi. "Ini merupakan sebuah bentuk pemelencengan," ujar Dimas.

Koalisi menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Sebab, dalam tugas pokok dan fungsi Badan Intelijen Negara, tidak termasuk informasi intelijen tentang partai politik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ke publik terkait pengetahuannya terhadap data intelijen. Kepala Negara menyampaikan kepada relawan bahwa dirinya mengantongi data intelijen pergerakan semua partai politik.
 
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu, 16 September 2023

Presiden Sebut Ratusan Investor Mancanegara Tertarik dengan IKN

Presiden Sebut Persemaian Mentawir Sebagai Komitmen Memperbaiki Lingkungan IKN

Jokowi Diduga Menyalahgunakan Intelijen, DPR Didorong Usut

Kunjungi Pasar Merdeka Samarinda, Presiden Masih Temukan Kenaikan Harga Beras

Data Intelijen Parpol Jokowi Dianggap Fenomena Gunung Es

BRIN: Pernyataan Informasi Intelijen Soal Parpol Mengancam

Bertolak ke Penajam Paser Utara, Presiden akan Lakukan Groundbreaking Hotel IKN

Presiden Jokowi Terima Mushaf Al-Quran Raksasa dari UNSIQ

Jokowi Titip Pemilu Damai kepada Pemuda Muhammadiyah

Ngos-ngosan Menjamin Jebakan

Koalisi Sipil Sentil Jokowi Soal Data Intelijen

Koalisi masyarakat sipil menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut memiliki data intelijen soal arah partai politik. Amnesty International menyebut, presiden menyalahgunakan data intelijen untuk kepentingan politik, sementara Partai Kebangkitan Bangsa meyakini Presiden Jokowi dapat bersikap adil. 

Pernyataan Jokowi soal informasi intelijen partai politik mendapat reaksi keras dari koalisi masyarakat sipil. Jokowi disebut menyalahgunakan data intelijen demi intervensi politik.  

Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyatakan, urusan partai politik tidak berkaitan dengan keamanan nasional. Informasi intelijen mengenai aktivitas internal partai politik tidak sepatutnya dipamerkan ke publik demi mempertahankan asas kerahasiaan dan netralitas.

Usman uga menyoroti soal respon para politisi yang menganggap wajar presiden memiliki data intelijen. DPR dan partai politik seolah-olah enggan melakukan fungsi kontrol terhadap intelijen negara. 

Sementara, analis politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menganggap, ancaman terhadap demokrasi sangat nyata saat pimpinan menggunakan informasi intelijen untuk kepentingan politik. Data intelijen seharusnya digunakan untuk menghadapi ancaman terhadap kepentingan dan keamanan negara, bukan untuk politik pribadi dam memata-matai lawan politik.

Jokowi: Tidak Benar Prabowo Menampar Wamen

Presiden Joko Widodo membantah adanya isu peristiwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampar seorang wakil menteri di rapat kabinet. 

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tidak percaya begitu saja dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggujawabkan kebenarannya. Informasi seperti itu diminta dikroscek terlebih dahulu. 

"Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu (wamen tampar  seorang wakil menteri di rapat kabinet)" kata Presiden Joko Widodo. 

Presiden mengatakan, di tahun politik memamang sering kali muncul informasi-informasi yang menyerang figur-figur politik. Hal tersebut disampaikan Jokowi di sela-sela meninjau Pasar Jatinegara, Jakarta Timur.  

"Di tahun politik banyak berita-berita seperti itu. Tolong dikroscek kembali kebenarannya," tambah Jokowi.

Perpanjangan Masa Jabatan dan Pergantian Panglima TNI Masih Dikaji

Jokowi Tanggapi Santai soal Tudingan Politisasi Informasi Intelijen

Jokowi Tegaskan Pencalonan Presiden Urusan Partai

Jokowi Minta Lahan Perhutanan Sosial Jadi Produktif