Jalanan Kota Yangon di Myanmar yang kosong sejak kudeta melanda. Foto: EPA-EFE
New York: Utusan khusus PBB untuk Myanmar akan mengundurkan diri pada bulan Juni. Hal tersebut disampaikan juru bicara Sekjen PBB kepada AFP pada Rabu 31 Mei 2023, setelah masa jabatan 18 bulan di mana dia dikritik oleh junta dan lawan-lawannya.
“Noeleen Heyzer, yang ditunjuk sebagai utusan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Oktober 2021, akan menyelesaikan penugasannya pada 12 Juni saat kontraknya berakhir,” kata Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric.
“Guterres berterima kasih kepada Heyzer atas usahanya yang tak kenal lelah demi perdamaian dan rakyat Myanmar," kata juru bicara itu, menambahkan utusan baru akan ditunjuk.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan pada Februari 2021. Kudeta tersebut mengakhiri eksperimen demokrasi singkat dan memicu bentrokan dengan kelompok pemberontak etnis dan pejuang anti-kudeta.
Upaya diplomatik yang dipimpin oleh PBB dan blok Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menyelesaikan krisis, sejauh ini gagal membendung pertumpahan darah yang dilancarkan oleh kudeta.
Sementara Heyzer adalah seorang sosiolog Singapura dan ditugaskan mendesak junta Myanmar untuk terlibat dalam dialog politik dengan lawan-lawannya. Dia juga diminta agar junta mengakhiri tindakan keras berdarah yang diluncurkan setelah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.
Dia mengunjungi negara Myanmar Agustus lalu dan bertemu dengan kepala junta Min Aung Hlaing dan pejabat tinggi militer lainnya dalam sebuah langkah yang dikritik oleh kelompok hak asasi manusia karena memberikan legitimasi kepada para jenderal.
Tapi dia ditolak bertemu dengan tokoh demokrasi yang ditahan Aung San Suu Kyi dan kemudian membuat marah pejabat junta yang menuduhnya mengeluarkan "pernyataan sepihak" dari apa yang telah dibahas.
Dia kemudian bersumpah untuk tidak mengunjungi negara itu lagi kecuali dia diizinkan untuk bertemu dengan Suu Kyi, yang telah dipenjara selama total 33 tahun oleh pengadilan junta tertutup.
“Militer Myanmar telah menyebabkan krisis hak asasi manusia abadi,” kata laporan PBB.
Penolakan
Didukung oleh sekutu utama dan pemasok senjata Rusia dan Tiongkok, para jenderal telah menolak beberapa upaya untuk memulai dialog dengan penentang kudeta.
Mantan utusan khusus PBB, diplomat Swiss Christine Schraner Burgener, diblokir oleh junta untuk mengunjungi negara itu dan menjadi sasaran selebaran reguler di media yang didukung negara Myanmar.
Menteri Luar Negeri Kamboja dan utusan ASEAN untuk Myanmar Prak Sokhonn mengunjungi Myanmar dua kali, tetapi kedua kali militer menolak kunjungannya ke Suu Kyi.
Hingga kini, lebih dari 3.500 orang tewas dalam penumpasan militer sejak kudeta. Sedangkan menurut PBB, lebih dari satu juta orang telah mengungsi akibat kekerasan.
