Bandung: Sebanyak 45 halte bus di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), akan dibongkar. Halte yang dibangun menggunakan uang rakyat dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah, dibongkar karena sudah tidak terawat lagi.
Kabid Sarana dan Prasaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Panji Kharismadi mengatakan, pembongkaran puluhan halte bus yang selama bertahun-tahun ini berdiri di atas trotoar, di tepi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung karena tidak lagi terawat.
"Beberapa halte yang akan dibongkar tersebut seperti halte-halte berbentuk kapsul, bahkan tak pernah difungsikan sejak selesai dibangun beberapa tahun lalu, warga menjulukinya 'halte hantu'," ujarnya, Rabu, 31 Mei 2023.
Menurut Panji, ke 45 halte bus itu rencananya dibongkar pada tahun ini dan pembongkaran halte bus bukan kali ini dilakukan Pemerintah Kota(Pemkot) Bandung, tahun lalu pun ada 21 halte bus sudah dibongkar dengan alasan yang sama.
"Pembongkaran dilakukan karena, secara fungsi, halte-halte tersebut sudah tidak layak, ke-45 halte yang kami usulkan untuk dibongkar di antaranya halte di Jalan Riau, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Sukabumi," lanjutnya.
Saat ini kata Panji, kondisi halte sudah tidak layak, banyak yang rusak. Ada juga halte yang sudah tidak berfungsi akibat adanya rekayasa lalu lintas seperti Jalan Cipaganti dan Sukajadi.
Selain halte khusus bus Trans Metro Bandung (TMB), sejumlah halte angkutan umum juga akan dibongkar.
"Untuk membongkar satu halte dibutuhkan dana Rp8 juta hingga Rp11 juta dan nanti hasil pembongkaran akan dijual dan uangnya akan masuk ke kas daerah," jelasnya.
Nantinya terang Panji, hasil penjualan halte-halte yang dibongkar itu, puluhan kali lebih sedikit dari biaya pembongkarannya. Bongkaran satu halte paling laku di jual Rp200 ribuan, kecuali halte kapsul, bisa sampai Rp1 juta.
"Saya tidak mengetahui berapa biaya yang dulu dikeluarkan untuk membangun setiap haltenya. Namun, diperkirakan setidaknya perlu Rp60-an juta untuk membangun satu halte," sambungnya.
Namun yang perlu diketahui, ucap Panji, Dishub tidak serta merta membongkar halte-halte yang rusak dan tak berfungsi tersebut.
"Mekanismenya, setelah diusulkan, Pak Sekda disposisi ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Kemudian BPKAD ke Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang untuk mengapprasialkan," papar dia.
