NEWSTICKER

Bedah Editorial MI: Tantangan Berat Heru Pimpin DKI

11 October 2022 08:24

Teka-teki siapa pengganti Anies Baswedan selaku Pejabat Gubernur DKI terjawab sudah. Berdasarkan rapat Tim Penilai Ahli (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (7/10/2022), Kepala Sekertariat Presiden, Heru Budi Hartono telah dipilih untuk menduduki kursi gubernur yang ditinggalkan Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022.

Sebelumnya DPRD DKI mengajukan tiga nama ke Presiden untuk dipilih sebagai DKI 1 yakni Heru Budi Hartono, Sekertaris daerah DKI Marullah Matali dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar. Namun akhirnya Presiden menjatuhkan pilihan ke Heru Budi Hartono.

Nama heru sebelumnya disebut-sebut bakal dipilih Presiden karena memiliki kedekatan emosional. Pasalnya, ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI saat itu Heru menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov DKI pada 2013.

Karir Heru terus meroket, pada 2014 Jokowi menunjuknya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Setahun menjabat Wali Kota Jakarta Utara, Heru kembali ke Pemprov DKI pada 2015 sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tanggung jawab Heru sebagai orang nomor satu di Kota Metropolitan sungguh tidak mudah.

Meski posisinya sebagai Pejabat Gubernur DKI hingga 2024, kewenangan Heru bukanlah ecek-ecek alias sangat besar. Sama dengan Gubernur Definitif seperti membuat kebijakan strategis seperti menjatuhkan sanksi, mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

Posisi Heru sebagai Pejabat Gubernur DKI amat mentereng plus strategis. Selain menjamin netralitas ASN pada pemilu 2024 agar tidak miring ke kiri atau ke kanan. Heru juga memiliki peran melancarkan proyek prestisius Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dimana prosesnya sudah dimulai pada tahun ini.

Jejak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI patut diapresiasi sejak terpilih sebagai Kepala Daerah dalam pilkada DKI 2017 yang sangat keras. Stabilitas politik pemerintahan di DKI Jakarta cukup terjaga dan kehidupan antar umat beragama berjalan harmonis. Sederet prestasi pun diraih Anies baik dalam ataupun luar negeri. Hal ini tentu saja harus bisa memotivasi Heru bekerja lebih baik lagi.

Di samping itu, sejumlah permasalahan pun masih mengemuka di penghujung kekuasaan Anies. Seperti banjir, lalu lintas, kebakaran, dan penanganan air bersih. Karpet merah untuk Heru dalam memimpin DKI Jakarta terbentang. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sudah disiapkan.

Sebagai pejabat yang berwenang memimpin DKI Jakarta tidak terlalu sulit bagi Heru untuk mengorkestrasi kebijakan dalam menjalankan roda Pemprov DKI Jakarta. Prinsip Good Governence yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi adalah kata kunci bagi Heru agar selamat dan sukses menunaikan amanah. Jauhi kegaduhan apalagi terjebak praktik lancung sehingga akhirnya memakai rompi oranye lembaga anti rasuah.