Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko menjelaskan soal riak-riak mengganggu yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal cawe-cawe di Pemilu 2024. Menurut Joanes, cawe-cawe yang dilakukan oleh presiden bukan dalam arti politik partisan.
"Logika sederhana saja sebagai kepala keluarga itu ketika anggota keluarganya mengalami suatu masalah pasti punya tanggung jawab moral, dia pasti turun tangan," ujar Joanes dalam wawancara yang disiarkan Metro TV, Rabu (7/6/2023).
Ada riak-riak yang membahayakan negara. Itulah dalih Presiden Joko Widodo yang kali kedua menegaskan sikap cawe-cawe politiknya. Jokowi menilai cawe-cawe merupakan tanggung jawab moral dirinya sebagai Presiden dan mengatasi riak-riak yang membahayakan negara dalam kontestasi politik 2024.
"Ya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional, pemilu serentak dan pilpres itu dapat berjalan dengan baik, tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan negara saya disuruh diam," kata Jokowi di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Presiden Joko Widodo sangat tidak pantas berdalih melakukan cawe-cawe politik untuk mencegah riak-riak berbahaya. Sebaliknya, cawe-cawe politik Jokowi dinilai berbahaya dan mengerdilkan dirinya.
"Justru ketika ada pemimpin yang tidak sabar dan bijak lalu mengintervensi, itu berbahaya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Sementara pengamat politik Ray Rangkuti menilai, riak-riak berbahaya yang dimaksud Presiden Joko Widodo justru berasal dari ketidaknetralan Jokowi di Pilpres 2024. "Riak-riak itu justru muncul dari sikap presiden yang terlihat tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ini," katanya.
Apapun tafsirnya, dikte mendikte penguasa soal memilih penerus pemerintahan adalah salah. Tidak ada dalam aturan apapun yang menyebut kepala negara boleh ikut campur dalam pemilu.
