Pengamat Papua, Adriana Elisabeth mengungkapkan oknum TNI bukan satu-satunya pihak atau pelaku jual-beli senjata ilegal ke kelompok bersenjata di Papua. Dirinya menyebut berbagai kalangan turut terlibat dalam perdagangan ilegal ini.
“Kalau mengikut laporan aliansi demokrasi untuk Papua pelakunya banyak. Jadi dari TNI ada Polisi ada kemudian dari masyarakat bahkan dari politisi,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia.
Selain terjadi perdagangan ilegal, para kelompok bersenjata ini kerap kali melakukan perampasan senjata dengan menyerang pos pengamanan TNI.
“saat melakukan penyerangan ke TNI sendiri jelas ya aparat negara kan tugasnya memang mempertahankan wilayah dan mereka kan satu kelompok yang disiapkan untuk bertempur salah satunya yang harus dimiliki adalah senjata,” jelasnya.
Meski demikian, tidak jarang terdapat oknum yang memanfaatkan kondisi yang tidak kondusif di daerah konflik. Kondisi ini dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dengan menjual persenjataan.
“Wilayah konflik itu juga ada transaksi-transaksi yang memang secara ekonomi menguntungkan walaupun itu tidak diperbolehkan dilakukan oleh aparat TNI,” ungkapnya.
Dirinya menyebut maraknya penjualan senjata di daerah konflik bukan menjadi rahasia umum lantaran tingginya supply dan demand.
“Praktisnya sih sepertinya untuk mendapatkan keuntungan karena situasi seperti itu harga juga sangat berlapis-lapis misalnya dari senjata yang harganya 15 juta di daerah konflik bisa menjadi 80 juta,” tambahnya.
Melihat akan hal ini, Adriana menegaskan oknum TNI yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal dapat ditindak tegas. Dirinya bahkan menyebut agar oknum tersebut dikeluarkan dari institusi TNI.
“TNI ini jelas pelakunya ya harusnya ditindak secara tegas karena kan tugas TNI kan bukan itu. yang jelas kalau menyalahgunakan senjata yang diberikan dengan otoritas tadi untuk mempertahankan wilayah negara, seharusnya dihukum berat kalau boleh dipecat,” pungkasnya.
