Jakarta: Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati menegaskan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada setiap BUMN penerima harus benar-benar dapat digunakan secara layak. Selain itu harus mampu menciptakan efek berganda sesuai dengan tujuan dan harapan dari diberikannya PMN tersebut.
"Hari ini kita mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Golo Mori. Di sini BAKN melakukan pendalaman terhadap PMN yang diberikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT ITDC (Persero), dan PT Aneka Tambang," kata Anis, dikutip dari laman resmi DPR, Rabu, 7 Juni 2023.
"Tentu juga dengan menghadirkan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai dua Kementerian yang bertanggung jawab atas PMN yang dikelola oleh BUMN-BUMN tersebut. Dana PMN sendiri berasal dari APBN yang notabene adalah uang rakyat. Oleh karenanya harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian," tambahnya.
Khusus untuk PT ITDC, lanjut Anis, BAKN ingin mengetahui sejauh apa efektivitas pengelolaan proyek strategis super prioritas nasional yang diberikan kepada PT ITDC. "Dan kita mendorong PT ITDC agar bisa memberikan satu destinasi wisata baru bagi Indonesia selain Bali," ucapnya.
Ia menyampaikan, titik tolak penelaahan yang dilakukan adalah dari temuan BPK RI. "Hampir sebagian besar rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK itu sudah ditindaklanjuti. Tentu hal itu kita hargai, namun kita juga tetap melihat ini tidak sekadar menindaklanjuti saja tetapi bagaimana kemudian tata kelolanya bisa menghasilkan BUMN yang baik," tuturnya.
Kapasitas kinerjanya, lanjutnya, juga harus mampu memberikan output dan outcome yang sebagaimana diharapkan. "Karena bagaimanapun para pengelola atau Direksi BUMN yang diamanatkan untuk mendapatkan PMN ini harus betul-betul mengelola PMN tersebut agar naik kapasitas kerjanya," pungkasnya.
