Jakarta: Pencapaian target pembangunan berkelanjutan terus menjadi prioritas utama pemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan iklim global melalui penerapan ekonomi hijau hingga saat ini. Upaya tersebut ditunjukkan pemerintah melalui komitmen mendorong penyediaan sumber daya yang optimal guna mengakselerasi transisi energi berkelanjutan.
Dalam International Seminar Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menerangkan komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada National Determined Contributions (NDC).
"Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global. Selain itu, kita juga harus berfokus untuk merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau," ungkap Susiwijono, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 7 Juni 2023.
Lebih lanjut, tambahnya, komitmen pemerintah juga diwujudkan dalam berbagai upaya mulai dari memperkuat kolaborasi sektor swasta, mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund, hingga melakukan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan.
"Serta berkontribusi dalam Just Energy Transition Partnership dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar USD20 miliar," tuturnya.
Selain itu, guna mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan, pemerintah juga memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan pengurangan PPN dan pajak barang mewah, dan penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar.
"Serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik," ucapnya.
Di samping berbagai kebijakan tersebut, strategi pengelolaan fiskal yang optimal juga perlu menjadi fokus pemerintah untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Susiwijono menuturkan, lembaga audit pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan.
Hal itu, tambahnya, guna mendorong transisi ekonomi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan tepat sasaran. Adapun alokasi keuangan untuk investasi yang paling efektif dan efisien bergantung pada analisis dampak, pelaporan, dan verifikasi.
"Untuk itu, kita harus memastikan bahwa lembaga audit berjalan dengan efektif untuk dapat mencapai transformasi ekonomi dan tujuan global tersebut," pungkas Susiwijono.
