Mantan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan status hukum itu diberikan atas bukti permulaan yang cukup.
"Kami juga tegaskan bahwa seluruh proses yang KPK lakukan dalam penyelesaian perkara dimaksud, kami pastikan telah sesuai ketentuan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, (22/5/2023).
Ali mengatakan pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal praperadilan itu. KPK juga enggan menyampuri keputusan Dadan yang mau melakukan gugatan.
"Praperadilan merupakan hak tersangka sebagai kontrol atas kerja proses penyidikan, utamanya pada prosedur hukumnya," ucap Ali.
Ali menjelaskan praperadilan merupakan upaya hukum untuk menguji proses administrasi dalam sebuah perkara. Gugatan itu tidak bisa mempersoalkan materi penyidikan.
Protes materi penyidikan bisa dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Ali meyakini pihaknya bakal memenangkan gugatan itu karena semua proses sudah dilakukan sesuai aturan.
"KPK patuh pada setiap ketentuan prosedur hukum yang berlaku," tegas Ali.
Dadan Tri Yudianto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memprotes penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Gugatan itu diajukan pada Jumat, 19 Mei 2023. Praperadilan itu terdaftar dengan nomor perkara 47/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum memublikasikan petitum gugatan Dadan. Sidang perdana dijadwalkan pada Senin, 5 Juni 2023.
