Nahdlatul Ulama (NU) secara tegas menolak politik identitas. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), Yahya Cholil Staquf, mengatakan kader NU tidak boleh menggunakan identitas untuk berkontestasi di pemilu 2024.
"Kader NU tidak boleh gunakan identitasnya sebagai modal politik," ucap Yahya Cholil Staquf.
Yahya sama sekali tidak melarang para kadernya untuk mengikuti pemilu. Namun, ia menekankan jika kadernya ingin maju di pemilu 2024, mereka harus memiliki kredibilitas tanpa membawa embel-embel NU.
"Silahkan, kami tidak melarang, tetapi pakai kredibilitasnya," tegasnya.
PBNU memandang politik identitas sebagai tindakan penggalangan dukungan suara berdasarkan identitas primordial atau paling rendah. Sehingga sosok yang menggunakan politik identitas dipastikan tidak memiliki program kerja yang dapat disandingkan dengan lawan politiknya.
"Kami memandang politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya mengingatkan agar umat dan agama jangan diseret dalam pesta demokrasi. Menurut dia, para pasangan capres-cawapres perlu mengedepankan program dan agenda dalam kompetisi Pilpres 2024.
