Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono membantah membuka keran ekspor pasir laut sama dengan menjual negara. Pemerintah mengklaim hanya menggunakan sedimentasi di beberapa titik tertentu yang ditentukan menurut hasil kajian kelak.
"Permintaan ekspor selama itu betul-betul hasil sedimentasi, boleh aja, nggak apa-apa selagi dia bayarnya mahal," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers 'Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut', Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Sakti mengungkap bahwa pasir laut hasil sedimentasi yang dikeruk itu diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Utamanya untuk mendukung reklamasi pembangunan IKN dan sejumlah infrastruktur.
Sakti menyebut permintaan ekspor akan menggunakan pasir laut sedimentasi yang ditentukan berdasarkan hasil kajian pemerintah.
Izin ekspor pasir laut sudah dihentikan sejak 20 tahun lalu di era Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003 silam. Kala itu, ekspor pasir laut dihentikan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.
