Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan Fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2024. Dokumen KEM PPKF merupakan dokumen resmi negara berisikan ulasan tentang gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal.
"Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPR RI atas berbagai masukan dan pandangan serta persetujuan dari seluruh Fraksi untuk melanjutkan pembahasan Dokumen KEM PPKF di 2024 sebagai acuan dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2024," ungkapnya.
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Juni 2023, Menkeu menanggapi pemerintah memandang asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen dapat dicapai di 2024. Prospek pertumbuhan ekonomi global di 2024 diramal membaik sejalan dengan moderasi harga komoditas dan akselerasi dari sebelumnya 2,8 persen di 2023 menjadi 3,0 persen di 2024.
Dari sisi domestik, Menkeu menilai, aktivitas konsumsi juga diperkirakan akan menguat sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak menurutnya juga akan turut mendorong aktivitas perekonomian.
"Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar," tutur Menkeu.
Sebelumnya, Menkeu yang mewakili pemerintah juga telah menyampaikan KEM PPKF Tahun 2024 pada Jumat, 19 Mei 2023 kepada DPR RI. Ia memaparkan usulan kisaran indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp14.700-Rp15.300 per USD.
Kemudian tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91 persen, harga minyak mentah Indonesia USD75-USD85 per barel, lifting minyak bumi 597 ribu-652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu-1,054 juta barel setara minyak per hari. Atas KEM PPKF tersebut, fraksi-fraksi memberikan pandangan pada 23 Mei 2023.
Sejalan dengan itu, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Johan Kasim menerangkan beberapa isu fundamental dalam perekonomian Indonesia yang dibahas dalam KEM PPKF. Pertama, dari sisi struktur perekonomian dan porsi sektor manufaktur terhadap perekonomian.
Kedua, kualitas pendidikan dan prevalensi stunting dalam struktur SDM di Indonesia. Ketiga, perbaikan regulasi untuk mendorong investasi dan daya tarik perekonomian Indonesia.
Selain menyajikan pandangan tentang sisi makro dan fiskal Indonesia, KEM PPKF juga bermanfaat untuk menjadi acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam memformulasikan kebijakan serta usulan anggaran di tahun mendatang secara lebih efektif dan bersinergi.
“Penyusunan KEM PPKF selalu dimulai dengan diskusi baik mengenai gambaran perekonomian global maupun domestik dengan akademisi, pelaku usaha, serta lembaga-lembaga internasional sehingga kita mempunyai gambaran utuh apa yang akan terjadi di dunia dan apa yang akan terjadi di masyarakat," pungkas Johan.
