Aroma Politisasi Skandal TPPU Rp349 Triliun

Skandal transaksi janggal Rp349 triliun yang saat ini dibahas di DPR, diduga membuat kasus itu semakin tidak jelas ujungnya. Alih-alih membedah praktik culas pencucian uang, DPR menuduh PPATK membocorkan rahasia intelejen negara.

Nasib transaksi janggal Rp349 triliun yang dilontarkan PPATK, tak seharusnya berhenti menjadi debat kusir semata di DPR. Mantan Ketua PPATK Yunus Husein tak setuju pendapat DPR yang menyebut Komite TPPU telah melakukan pembocoran data rahasia. Menurut Yunus, tindakan Komite TPPU masih wajar. 

"Yang tidak benar itu sifatnya individual, menyebutkan orang, menyebutkan banknya, menyebutkan pihak-pihak terkait. Tapi, kalau yang diberikan bentuknya statistik dalam bentuk gelondongan, itu sebenarnya tak melanggar," kata Yunus Husein.

Sebelumnya, dalam rapat PPATK dengan Komisi III DPR, PPATK menjadi bulan-bulanan cacian anggota DPR. Mulai dari yang disebut pembocor rahasia, hingga dituduh mempolitisasi perkara.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kecewa dengan cara DPR mengolah masalah terkait skandal Rp349 triliun. Menurutnya, DPR seharusnya membuat pansus, daripada mencecar PPATK.

"Mestinya DPR membuat pansus, jangan hanya melempar. Komisi III DPR kan pengawas," ucap Boyamin Saiman.

Skandal transaksi janggal Rp349 triliun telah mengguncang Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD, PPATK, dan Menkeu Sri Mulyani bolak-balik memeriksa ulang siapa saja yang terlibat.

Dari pertemuan terakhir, Sri Mulyani mengatakan, skandal paling banyak dilakukan orang di luar pegawai Menkeu.