Balada PARFI, dari Politik sampai Narkoba

Coki Lubis    •    06 September 2016 20:47 WIB
parfi
Balada PARFI, dari Politik sampai Narkoba
Pengurus Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) periode 2011-2016 (Foto:Antara/Teresia May)

Metrotvnews.com: Jakarta: Menjelang berakhirnya Februari pada 1964, suasana politik aliran memanas di Indonesia. Kali ini, seniman, budayawan, pekerja film, terlibat secara langsung. Presiden yang menolak infiltrasi budaya barat, utamanya film, mendapat dukungan artis dan berbagai organisasi seniman dan budayawan.

Namun, ada juga yang mengkritisi sikap Presiden.

Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), organisasi profesi bentukan Usmar Ismail, tak luput dalam pergolakan ini. Berbagai sumber menyebutkan PARFI nyaris pecah dua saat banyak kelompok bersatu membentuk Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS).

Dalam buku kecil memperingati Tiga Windu Berdirinya PARFI (1956-1980) terlontar sedikit kisah dalam peristiwa 1964 itu. Sebab, di tahun tersebut juga berlangsung Kongres Kedua PARFI.

"Sejumlah anggota cenderung mengikuti aksi PAPFIAS, yaitu gerakan anti film Amerika. Saat itu, secara demonstratif mereka meninggalkan persidangan," cerita buku kecil itu. Diakui memang, PARFI saat itu masuk dalam pusaran besar politik aliran.

Semakin terpukul, pada tahun ini juga penggiat belakang layar perfilman yang sebelumnya berada dalam PARFI menyatakan mendirikan organisasinya sendiri. Yakni Karyawan Film dan Televisi (KFT). Praktis saat itu PARFI hanya beranggotakan aktor/aktris pemeran film.

Setibanya di Kongres Ketiga, trio pengurus PARFI yang cukup mashur di era itu berhasil menegaskan garis organisasi yang independen dari urusan perpolitikan. Adalah Suryo Sumanto, Djoko Lelono dan Chaidir Dja'far yang meluruskan PARFI agar fokus dengan urusan keprofesian. Independensi PARFI pun bertahan hingga masa-masa awal Orde Baru. 

Sayang kondisi ini tak bertahan lama. Pada 1984, PARFI kembali terseret dunia politik. Bahkan kali ini lebih dalam lagi. Di masa kepemimpinan Ratno Timoer (1984-1992), PARFI berada tepat di bawah mesin politik rezim masa itu, Golongan Karya (Golkar).

Saat itu keterlibatan PARFI dalam suksesi politik bukan sesuatu yang awam. Ya, saat itu hampir semua "bintang radio dan televisi", PARFI, "artis Safari", dan juga KFT, tak bisa lepas dari aroma Golkar. Pada masa inilah benih-benih perpecahan kembali tampak di tubuh PARFI.

Aktor senior Deddy Mizwar, seperti dilansir Tempo, Jumat (2/9/2016), mengatakan, di masa Orde Baru, PARFI merupakan organisasi massa onderbouw Golkar. Deddy keluar dari PARFI di saat itu. "Zaman orde baru apa sih yang gak dicaplok Golkar?“ kata Wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Hal ini pun disesalkan aktor kawakan dan produser film Tio Pakusadewo. "Rusaknya itu di eranya Ratno ke sini. Tradisi juga berubah," ucap Tio.

Menurutnya, PARFI merupakan salah satu organisasi profesi yang disegani. Sejak era Usmar Ismail mendirikan, tahun 1956 hingga sekitar 1968, pemahaman artis dalam nama PARFI adalah seniman film. Dalam AD/ART-nya, siapapun yang mendapatkan rezeki dari industri perfilman disebut dengan artis film dan berhak masuk dalam anggota PARFI.

"Tetapi ada syaratnya dan enggak mudah, seleksinya cukup membuat nama PARFI menjadi bagus pada masa itu. Tidak seperti sekarang, siapa saja masuk, entah dari mana," kata Tio.

Di masa Ratno Timoer, kata Tio, untuk kepentingan politik rezim dan keinginannya menjadi anggota DPR, PARFI diperluas secara organisasi, ada PARFI daerah, wilayah-wilayah hingga cabang.

Pada era reformasi, tradisi berpolitik artis tampaknya masih terwariskan. Tidak saja maju ke depan menjadi politisi 'Senayan', lebih dari itu turut menjadi corong pemenangan saat suksesi kepemimpinan. Bedanya, artis membawa nama pribadi-pribadi. Tidak menyeret nama organisasinya.

Tradisi perpecahan di tubuh PARFI juga masih setia mengiringi perjalanan organisasi artis itu. Hingga menjelang kongres PARFI ke-15 kemarin, dikotomi masih tampak, antara artis-artis senior dengan kubu Gatot Brajamusti.

Bahkan nama PARFI semakin mencuat setelah Gatot menang telak di Kongres Mataram, 26-28 Agustus 2016. Nama organisasi artis ini semakin nyaring setelah sang Ketua terpilih ditangkap polisi terkait penggunaan Narkoba.




(ADM)