Pertimbangan Hakim Menyatakan Ahmad Dhani Bersalah

Purba Wirastama    •    29 Januari 2019 00:32 WIB
ahmad dhani
Pertimbangan Hakim Menyatakan Ahmad Dhani Bersalah
Ahmad Dhani bersama pengacara saat berada di PN Jakarta Selatan, pada Senin, 28 Januari 2019 (Foto: Medcom.id/Purba Wirastama)


Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman pidana penjara 1,5 tahun kepada Ahmad Dhani. Menurut pertimbangan hakim, Dhani terbukti telah melanggar pasal larangan ujaran kebencian dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 28 Ayat 2 tersebut berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)." 

Ada tiga kicauan Dhani (@AHMADDHANIPRAST) di Twitter yang menjadi pokok masalah. Pertama, 7 Februari 2017, "Yang menistakan Agama si Ahok, yang diadili KH Ma'ruf Amin. – ADP."

Kedua, 6 Maret 2017, "Siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya – ADP." Ketiga, 7 Maret 2017, "Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur. Kalian waras? – ADP." 

Terkait kasus kicauan Dhani yang didakwakan, hakim ketua Ratmoho memberi penjelasan. Ada empat unsur yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan Dhani bersalah, yaitu "setiap orang", "dengan sadar dan tanpa hak", soal penyebaran ujaran kebencian, dan soal perbuatan bersama. 

Unsur nomor tiga adalah satu hal yang membuat pihak Dhani kecewa dengan putusan hakim. Tim kuasa hukum Dhani menyebut Pasal 28 Ayat 2 UU ITE sebagai pasal karet.

"Kami sangat kecewa, tidak ada dasar secara akademis untuk melihat dan menguraikan secara detail yang mana dianggap sebagai ujaran kebencian. Jadi hanya asumsi," kata pengacara Hendarsam Marantoko usai sidang.

"Hakim di sini dari tadi tidak menjelaskan, ujaran kebencian yang telah dilakukan Mas Dhani itu terhadap siapa," kata pengacara Ali Lubis.

Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim terkait unsur itu?

Majelis hakim, menurut pertimbangan yang dibacakan oleh hakim ketua Ratmoho, menilai Dhani melanggar unsur penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan. 

Kicauan yang melanggar adalah kalimat "siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya". Menurut hakim, kalimat itu menunjukkan ungkapan menghina kepada "siapa saja yang mendukung penista agama". 

Menurut hakim, kicauan tersebut juga provokatif karena menimbulkan pro kontra. Konflik yang semula tersembunyi, bisa berubah menjadi konflik terbuka terkait perbedaan SARA. 

"Postingan tersebut mengandung provokasi karena berdampak kepada terbenturnya kelompok yang saling berbeda posisinya," kata Ratmoho, "yang merupakan keadaan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka yang bersifat SARA – secara sosiologis, dimensi suku dan ras menyangkut Ahok yang adalah orang Tionghoa; untuk agama, adalah orang yang dianggap anti Islam; antargolongan, adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon gubernur." 

Pihak Dhani dan kuasa hukum tidak puas dengan dasar pertimbangan tersebut. Mereka berencana mengajukan banding dan memasukkan unsur itu sebagai salah satu keberatan. 

"Di tingkat banding nanti, kami akan memasukkan salah satunya itu, bahwasanya kami tidak puas, Mas Dhani tidak puas, dan kami akan banding," ujar Ali.


(ASA)