Penjelasan Bens Leo soal Pasal Uji Kompetensi Musisi dalam RUU Permusikan

Cecylia Rura    •    01 Februari 2019 14:34 WIB
Kisruh RUU Permusikan
Penjelasan Bens Leo soal Pasal Uji Kompetensi Musisi dalam RUU Permusikan
Bens Leo. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)

Jakarta: Pasal 32 menjadi salah satu pasal dalam RUU Permusikan yang membuat para musisi gusar. Dalam pasal yang mengatur uji kompetensi pelaku musik, mereka harus melalui prosedur untuk dinilai kelaikannya agar mendapatkan sertifikasi resmi dari pemerintah. Bens Leo mengungkapkan, sertifikasi tersebut telah berjalan tiga kali.

"Berjalan dan sudah dilaksanakan tiga kali oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN), yang sebetulnya lembaga tersendiri yang independen. Tapi juga didukung Kemendikbud maupun Kementerian Ketenagakerjaan. Karena sertifikasi ini penting sekali ke beberapa seniman kalau mereka sampai ke luar negeri, mereka akan kecewa sampai di sana tidak punya sertifikat sehingga harus diaudisi," jelasnya saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 31 Januari 2019.

Dalam tes kompetensi itu, ada tiga tingkatan yang mengklasifikasi kelaikan pelaku musik. 

"Ini sudah berjalan tiga kali, jadi banyak sekali seniman musik ikut sertifikasi karena mereka pingin mendapatkan haknya dengan nilai rupiah yang baik, karena disertifikasi musik ada tiga posisi. Tingkat dasar, menengah, sama grade yang paling tinggi. Jadi ada dasar, madya, kemudian ada yang tertinggi, yang paling bagus," paparnya.

Dari tiga tingkatan itu, para musisi di tingkat menengah misalnya, harus belajar sampai di tingkat tertinggi. Takaran ini dinilai sebagai bekal musisi yang akan bekerja di luar negeri dan juga bekerja di Indonesia. 

"Di Indonesia kalau mereka akan menjadi guru, lembaga pendidikan musik atau mengajar di sekolah yang ada ikatannya dengan musik, dia harus bisa baca not balok, dia harus bisa mengajarkan untuk main bass dengan baik karena dia akan menjadi guru. Kalau itu sudah dapat sertifikat dia tanpa diaudisi lagi, tanpa dites lagi atau diuji lagi oleh guru-guru yang lain karena dia sudah dapat sertifikat. Sertifikat itu penting," jelasnya.

Apakah sertifikasi dapat dikatakan setara dengan sertifikasi pengajar musik? Bens Leo mengamini dan memberi contoh gambaran fungsi sertifikasi untuk musisi.

"Iya sama. Bentuk ini menjadi internasional sebetulnya. Untuk mengajar bisa, untuk ke luar negeri sertifikasi itu berlaku karena itu juga menunjukkan bahwa dia sudah lolos dari uji kompetensi di bidang yang ada ini," jawab Bens Leo.

Baca juga: RUU Permusikan, Jawaban atau Batu Sandungan?

Kurator untuk sertifikasi musik menurut paparan Bens Leo berasal dari kalangan yang sudah diuji juga tingkat kemampuannya. Umumnya, berasal dari lembaga pendidikan musik.

"Apakah itu dari IKJ (Institut Kesenian Jakarta) misalnya atau dari ISI (Institut Seni Indonesia) atau mereka yang mengajar di lembaga pendidikan musik sehingga mereka menguasai not balok, teknik vokal yang baik, main bass yang baik, atau main gitarnya, kalau itu ada alat musik. Dan itulah yang ditunjuk oleh pemerintah menguji dari para seniman ini."

"Kalau seniman itu sudah punya album rekaman, mereka sudah populer dan sebagainya tentu saja tidak diuji dalam bentuk yang formal. Serta menyertakan CV-nya atau biodata paling lengkap, album-album rekamannya siapa saja kan orang sudah tahu dan itu tidak diuji secara formal. Enggak lucu juga kalau Vina Panduwinata harus diuji juga," katanya.

Lagi-lagi, sertifikasi itu digunakan sebagai pembuktian secara formal terkait kompetensi pelaku musik. Bens Leo kembali mencontohkan, semisal ada murid yang ternyata jauh lebih populer dari gurunya, ini bisa menjadi takaran kompetensi pelaku musik.

"Nanti kan bisa 'dihajar' sama muridnya, ini yang enggak boleh. Akhirnya guru itu juga harus punya sertifikat pada akhirnya terutama di daerah-daerah," katanya.

Selain Pasal 32 dalam RUU Permusikan, ada beberapa pasal lain yang dirasa mengekang pelaku seni dalam bermusik. Seperti pada Pasal 5 dan 50 yang berpotensi menjadi bumerang bagi para musisi yang kerap menyuarakan fenomena sosial di masyarakat. Jika pasal ini disahkan, kretivitas pelaku musik terancam dibatasi.

"Mereka tidak harus takut terhadap RUU itu karena itu masih rencana atau rancangan. Rancangan itu kalau dibahas bisa gugur, bisa juga dilanjutkan tapi juga ditambahkan beberapa pasal atau dirubah kata-katanya," tutupnya.


(ASA)