Tarif Royalti Dikeluhkan Pemilik Karaoke, LMKN Siap Negosiasi

K. Yudha Wirakusuma    •    15 Maret 2017 22:44 WIB
pembajakan musik
Tarif Royalti Dikeluhkan Pemilik Karaoke, LMKN Siap Negosiasi
Pelantikan anggota LMKN (Foto: lmkn)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengusaha karaoke menganggap tarif royalti Rp50 ribu untuk lagu di tempat karaoke dianggap terlalu besar. Namun, bagi para pengusaha yang merasa keberatan dengan tarif royalti, LMK-LMKN membuka ruang untuk dialog dan mediasi menyelesaikan persoalan.

LMK-LMKN adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial. Rhoma Irama, James Freddy Sundah dan Adi Adrian (KLA Project), Ebiet G Ade, Sam Bimbo termasuk komisioner lembaga ini. Kehadiran LMK-LMKN tak lepas dari setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No 28 Tahun 2014.

"Spirit UUHC No 28 Tahun 2014 mengatur berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMK dan LMKN). Kami terbuka untuk melakukan dialog dan mediasi terkait besaran tarif royalti tersebut, dan sudah ada beberapa kali upaya mediasi," ujar Komisioner LMKN Imam Haryanto dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Imam, dengan adanya LMK dan LMKN, segala pengurusan bisa dilakukan dalam satu pintu, termasuk penagihan royalti lagu di rumah karaoke Rp50 ribu.

"Penagihan oleh LMK dan besaran royalti Rp50 ribu, dipastikan sudah melalui tahapan, kajian serta studi banding. Jadi, tidak benar kalau ada pihak menuduh LMK tidak punya acuan, ” katanya.

Studi banding dilakukan LMK-LMKN ke berbagai negara, di antaranya ke Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

"Perlu publik ketahui penetapan Rp50 ribu tidak asal. Melainkan sudah melakukan komparasi di negara-negara lain. Hasil studi banding itu menyatakan tarif di kita jauh di bawah negara-negara tersebut, ” tandasnya.

Hal senada disampaikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Djanuar Ishak, bahwa substansi UUHC No 28 Tahun 2014 itu, selain perlindungan dan kewenangan penarikan royalti oleh LMK juga mengajak semua pihak taat hukum.

"Substansi UUHC itu selain perlindungan dan kewenangan penarikan royalti oleh LMK. Juga, mengajak semua pihak taat hukum, termasuk kewajiban membayar royati Rp 50 ribu dari eksekutif karaoke room, " ungkapnya.

Tentu saja, LMKN-LMK tidak kaku dalam mengimplementasi aturan tersebut. Jika user merasa keberatan dengan tariff royalti Rp 50 ribu secara prosedural bisa mengajukan peninjauan yang nantinya akan ada tahap mediasi.

"LMKN-LMK itu mitra strategis user. Kami menghargai niat baik para user itu. Ini kan soal belum ketemu angka pas dari nominal royati yang saat ini Rp 50 ribu. Selain itu, kami siap dikritik dan menerima masukan yang konstruktif demi kemajuan bersama," pungkasnya.

 


(ELG)

Renjana Base Jam Bernostalgia

Renjana Base Jam Bernostalgia

6 days Ago

"Sesuai lagu kita yaitu, Jatuh Cinta dan Rindu. Bagaimana mengenang awal orang 'jatuh …

BERITA LAINNYA