RUU Permusikan Kontroversial, Anang Hermansyah Berkelit

Purba Wirastama    •    04 Februari 2019 18:29 WIB
Kisruh RUU Permusikan
RUU Permusikan Kontroversial, Anang Hermansyah Berkelit
Anang Hermansyah usai menggelar diskusi RUU Permusikan di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, pada 4 Februari 2019 (Foto: Medcom.id/Purba Wirastama)

Jakarta: Musisi dan anggota legislatif Anang Hermansyah belakangan menjadi sasaran protes sejumlah musisi terkait draf RUU Permusikan yang memuat pasal-pasal kontroversial. Anang disebut sebagai pihak yang getol di DPR dalam mengusulkan untuk dibuat Undang-Undang terkait permusikan.

Dalam diskusi RUU Permusikan yang digelar Koalisi Seni Indonesia di Cilandak Town Square, pada Senin siang ini, 4 Februari 2019, Anang turut hadir memberikan klarifikasi dan melakukan sesi tanya-jawab. 

Dia mengajak Inosentius Samsul, Kepala PPUU BK (Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian) DPR. PPUU BK DPR adalah instansi tempat draf ini disusun. 

Poin pertama Anang adalah soal siapa penyusun draf pasal-pasal yang oleh sejumlah musisi dianggap kontroversial dan represif. Inosentius menyebut bahwa perumus draf adalah timnya, tetapi atas penugasan dari Anang selaku anggota dewan. Anang seolah-olah tidak ingin disalahkan atas lahirnya sejumlah "pasal karet" dalam RUU Permusikan.

"Apakah Anang yang bikin undang-undang itu?" tanya Anang kepada Inosentius di depan puluhan musisi yang hadir.

"Ada tim kami yang membuat itu," jawab Inosentius. Anang tersenyum. 

Inosentius menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme pembuatan draf RUU.

"Kalau ditanya, siapa yang mengirim surat ke Badan Keahlian, khususnya Pusat Perancangan Undang-undang, itu Pak Anang, tetapi itu adalah pelaksanaan tugas beliau sebagai anggota dewan. Kami tidak bisa menyusun rancangan undang-undang tanpa penugasan dan permintaan dari anggota dewan, fraksi, dan komisi," tuturnya.

Poin kedua adalah soal pengetahuan dan sikap Anang terkait pasal-pasal yang berpotensi represif dan menjadi "pasal karet". Dalam sesi tanya jawab, musisi Rara Sekar bertanya apa Anang sudah membaca naskah akademik ini sebelumnya. 

Anang tidak langsung menjawab. Namun setelah sejumlah kawan musisi melontarkan ulang pertanyaan itu, Anang akhirnya memberi jawaban. Pada intinya, menurut Anang, dirinya melewatkan sesuatu dalam draf itu.

"Juli 2017, kami bersama dengan Mas Glenn membahas itu. Kami punya tim untuk membahas sama-sama. Makanya ada naskah akademik di situ, mulai dari proses produksi, kreasi, distribusi, konsumsi (musik)," kata Anang.

"Kami membaca sedemikian panjangnya. Ini kami bahas, tetapi mungkin ada yang terlewat atau apa – inilah yang saya bilang, ini masih draf yang memang butuh masukan dari kita semua, apakah ini sudah mewakili atau belum," lanjutnya. 

Poin ketiga Anang adalah soal urgensi RUU Permusikan, sebagaimana ditanyakan juga oleh Rara Sekar. Menurut Anang, negara butuh hukum setingkat UU untuk mengakomodasi profesi musisi secara spesifik. 

Menurut Anang, UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta punya cakupan terlalu luas.  UU tersebut mengatur tentang hak cipta yang mana dapat pula diimplementasikan dalam industri musik.

Dia juga menilai hukum setingkat Peraturan Pemerintah (PP) kurang bisa menjamin musisi jika pemerintah eksekutif berganti. Dia memberi contoh beberapa hal yang perlu diatur dalam Undang-undang, seperti jaminan upah terendah bagi musisi dan hal-hal terkait kemajuan teknologi musik. 

"Kalau ini PP dan pemerintah selanjutnya tidak serius, PP tidak jadi serius lagi, tetapi kalau jadi UU, ini harus dijalankan oleh pemerintah mana pun," kata Anang. 

Usai diskusi, Anang bertemu dengan para wartawan untuk menjawab sejumlah pertanyaan lain. Kali ini, ketika ditanya lebih spesifik soal sikap Anang terhadap pasal 5 dan 50, Anang memberi jawaban lebih jelas. 

Dia menyebut bahwa dirinya, beberapa musisi termasuk Glenn Fredly, dan Perhimpunan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PARPRI) sebelumnya sudah membaca Pasal 5 dan tidak sepakat. 

"Saya tidak setuju dengan Pasal 5 itu. Kami di PARPRI pernah membahas itu dengan Mas Glenn. Pasal ini akan menimbulkan kontroversi karena saya sendiri pun enggak mau seperti itu. Teman-teman PARPRI pernah bahas untuk bikin sandingan – mau membuang RUU atau pasal itu, atau mengubah redaksionalnya," pungkas Anang.

 


(ASA)