Glenn Fredly Tak Keberatan RUU Permusikan Ditarik dari Prolegnas Prioritas

Agustinus Shindu Alpito    •    07 Februari 2019 09:13 WIB
Kisruh RUU Permusikan
Glenn Fredly Tak Keberatan RUU Permusikan Ditarik dari Prolegnas Prioritas
Glenn Fredly (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)

Jakarta: Glenn Fredly, penggagas Konferensi Musik Indonesia yang turut mengawal rancangan undang-undang terkait ekosistem musik, sepakat RUU Permusikan inisiatif Komisi X DPR dikaji mendalam. Namun dia juga tidak keberatan jika RUU ini ditarik dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas 2019 sebelum prosesnya dimulai lagi sejak tahap naskah akademik.

"Kalau memang itu yang terjadi, ya sudah," kata Glenn usai diskusi yang digelar Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTL RUUP) di Cilandak, Rabu, 6 Februari 2019.

"Yang paling penting, kita bisa punya titik temu sama. Artinya, jangan sampai kita mengorbankan semangat – bahwa pada saat musik ini masuk wilayah kebijakan (legislatif), dimanfaatkan saja – karena ujungnya bicara kesejahteraan banyak orang, banyak pihak. Gila, gue sudah lihat perkembangan musik dunia yang sekarang bergerak cepat," lanjutnya. 

Glenn adalah salah satu pihak yang dihubungi Anang Hermansyah, musisi dan anggota Komisi X DPR, terkait rencana UU tentang musik pada 2017. Tahun itu pula, Glenn ditawari sejumlah pihak untuk bergabung menjadi pengurus PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia). 

Anang telah menjadi pengurus PAPPRI sejak 2012-2017 dan berlanjut ke periode lima tahun berikutnya, yang diketuai oleh Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono. Sejak pengurus baru dilantik pada 2017, PAPPRI memang punya rencana untuk mendorong lahirnya UU tentang musik. Rencana ini akhirnya diusulkan oleh Anang di DPR lewat Komisi X. 

Dalam perjalanan berikutnya, rencana ini berjalan mulus hingga draf RUU Permusikan selesai dibuat pada 15 Agustus 2018 oleh Badan Keahlian DPR. Konferensi Musik Indonesia 2018 di Ambon, tanpa diketahui seluruh peserta, ternyata menjadi salah satu rujukan naskah akademik RUU.

Sebagai catatan, naskah akademik adalah dokumen utama yang menjadi landasan pembuatan draf RUU. 

Menurut cerita Glenn, naskah akademik versi awal yang mereka serahkan ke DPR punya judul utama tata kelola industri musik. Naskah akademik sementara versi awal melibatkan sejumlah pihak, seperti Agus Sarjono dan Kadri Mohamad yang juga pengurus PAPPRI. Namun setelah draf versi DPR keluar, kata Glenn, judul berganti menjadi RUU Permusikan.

Glenn dan para pengurus PAPPRI sudah mendapat draf ini sejak 2018. Dia dan Once Mekel termasuk pihak yang menolak materi draf tersebut dan mengusulkan untuk disebarkan ke publik. Baru pada Januari 2019, draf ini bisa diakses publik dan menjadi pembahasan panas.

Terkait sikap menolak draf RUU Permusikan atau meminta revisi, Glenn tidak memberikan pernyataan tegas. Dia keberatan dengan sejumlah pasal, termasuk Pasal 5 dan Pasal 50, tetapi berharap pembahasan RUU ini tetap dilanjutkan. 

Dengan masa kerja DPR 2014-2019 tinggal delapan bulan, bagaimana jika persolaan RUU belum selesai dan berlanjut ke periode berikutnya?

"Ya sudah, kalem saja. Don't make it rush, kalem saja," kata Glenn.

"Yang penting, semangatnya jangan dimatikan untuk membicarakan ini (ekosistem musik)," imbuhnya.
 


(ASA)