RUU Permusikan, Jawaban atau Batu Sandungan?

Agustinus Shindu Alpito    •    24 Januari 2019 09:35 WIB
Kisruh RUU Permusikan
RUU Permusikan, Jawaban atau Batu Sandungan?
Sejumlah pengrawit dari abdi dalem dan kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Solo menabuh gamelan Kyai Guntur Sari di Bangsal Pradonggo di halaman Masjid Agung Keraton, Solo, Jawa Tengah, Rabu (14/11/18). (Foto: ANTARA FOTO/Maulana Surya)

Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat tengah menggodok Rencana Undang Undang Permusikan. Singkatnya, negara segera turun tangan mengatur langsung hajat terkait industri musik. Ada dua perspektif dalam melihat hal ini, menguntungkan atau merugikan bagi pelaku musik di Indonesia.

Pada awal tahun 2019, Koalisi Seni Indonesia (KSI), lembaga swadaya yang aktif menyorot ragam perkembangan seni-budaya, memaparkan beberapa fakta terkait perkembangan RUU Permusikan.


Glenn Fredly menghadiri pertemuan dengan Badan Legislasi DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 2017. Glenn yang menjadi bagian dari Kami Musik Indonesia memberikan masukan terkait RUU tentang Tata Kelola Musik atau Permusikan Indonesia. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)


Secara kronologis, RUU Permusikan berawal dari naskah akademik yang diserahkan ke Badan Legislasi DPR, pada 2017. Kemudian RUU Permusikan masuk dalam 55 RUU prioritas pada tahun 2019. Langkah selanjutnya, DPR harus membentuk panitia kerja RUU Permusikan.

Masalahnya, masa kerja DPR 2014-2019 tinggal 9 bulan lagi. Sementara itu panitia kerja belum dibentuk dan masih banyak RUU lain yang menunggu untuk diselesaikan.

Melihat draf RUU Permusikan, terdapat beberapa hal yang kurang ideal. Hal-hal itu yang harus terus dikritisi dan dikawal oleh masyarakat - dalam hal ini insan musik - sebelum benar-benar disahkan menjadi Undang-Undang. 

Pertama, terdapat ketidaksesuaian nama klasifikasi dalam proses produksi musik yang dijabarkan dalam RUU Permusikan. Sebagaimana dipaparkan KSI, RUU Permusikan membagi pelaku musik dalam empat kategori; penulis lagu, penyanyi, penata musik dan produser. Anehnya, para pemain instrumen yang terlibat dalam rekaman atau produksi musik tetap dianggap sebagai penyanyi. 

Kedua, terdapat pasal-pasal dalam RUU Permusikan dianggap bakal menjadi "pasal karet" dan dapat mengekang kebebasan berekspresi para musisi nantinya. Contohnya adalah Pasal 4 da 50 yang mengatur Kebebasan Berekspresi dan Pasal 20, 21, 31 - 37 yang mengatur Kompetensi dan Apresiasi.

(Pasal-pasal tersebut dijelaskan dalam gambar di bawah) 



"Ini jadi peringatan untuk kita kalau UU mau dibahas kita enggak aware, bisa saja ada pasal-pasal karet. Dampaknya jelas, karena musisi bisa dipidana karena karyanya," ungkap Hafiz Gumay, peneliti dari Koalisi Seni Indonesia. 

Glenn Fredly, salah satu musisi yang aktif mendukung lahirnya UU Permusikan juga berkomentar terkait beberapa pasal dalam draf RUU Permusikan. Bagi Glenn, masih terdapat sederet hal yang belum ideal dan mampu menjadi batu sandungan dalam kebebasan berekspresi musisi.

"Kebebasan berekspresi itu krusial banget. Misal ada lagu kritik sosial seperti lagu Bento dapat dikriminalisasi.  Padahal lagu itu membangun pola pikir di masyarakat, kalau ada pasal (karet yang merugikan kebebasan berekspresi para musisi) akan jadi boomerang," ujar Glenn.

Bagi Cholil, vokalis sekaligus gitaris Efek Rumah Kaca, RUU Permusikan harus dikaji dengan saksama, jangan sampai Undang-Undang justru mengatur hal-hal yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan luput memayungi apa yang seharusnya dilindungi. Sebagai contoh, dalam draf RUU Permusikan kurang menyorot hal-hal yang sebenarnya penting, yaitu nasib para musisi tradisional dan kelestarian musik tradisional.



Cholil Mahmud, vokalis Efek Rumah Kaca, hadir dalam pemaparan KSI di Cilandak Town Square, Jakarta Januari 2018, mengenai RUU Permusikan (Foto: Medcom.id/Shindu Alpito)


"Kalau mau, seharusnya Undang-Undang Tata Kelola Industri Musik, kalau Undang-Undang Permusikan seharusnya mengangkat yang paling marjinal dulu, para musisi tradisional menurut gue."

Dalam RUU Permusikan yang dicermati Medcom.id, musik tradisional sebenarnya mendapat sorotan. Bahkan tertulis bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan musik tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa melalui: pelatihan dan beasiswa, konsultasi, bimbingan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan/atau pencatatan dan pendokumentasian musik tradisional.

Namun, porsinya baru sebatas itu. KSI menyorot dua hal yang belum diatur dalam RUU Permusikan, yaitu Tata Kelola Musik dan Perguruan Tinggi Musik - Konservatori Musik. Rasanya ketika edukasi musik masuk ke dalam UU, masalah pelestarian, regenerasi, penelitian dan pendidikan akan lebih terjaga.


Musisi Seharusnya Bercermin

Lebih jauh Cholil berpendapat bahwa seharusnya musisi bercermin sebelum menuntut banyak hal. Jangan sampai Undang-Undang yang ada membuat musisi menjadi kelompok profesi yang eksklusif dan membuat profesi musisi seolah-olah "lebih" dibanding profesi lain.

"UU Permusikan yang ideal harusnya mengkritisi musisinya juga. Gue ingin otokritik, gue senang musik tapi gue enggak merasa musisi profesi mulia. Kalau semua profesi (merasa paling mulia dan ingin diperlakukan spesial) seperti itu repot. Seimbang saja, seperlunya saja." 

"Sebelum sampai ke sana, musisi sadar enggak sih musisi punya peran apa dalam masyarakat? Kalau musik sebagai hiburan saja terus berharap orang yang mendengarkan musik mereka jadi pintar, itu sudah enggak masuk akal. Kalau musiknya enggak bikin pintar, tetapi berharap orang pintar, enggak match. Ketika membuat musik (para musisi merasa belajar banyak, menyerap referensi), tetapi apakah musik yang dihasilkan membuat orang belajar banyak juga nggak?

"Kalau musisi berharap lebih, dia harusnya memberi lebih."

Para insan musik punya peran besar untuk mengubah RUU Permusikan agar lebih ideal dan menjadi solusi bagi kebutuhan para musisi itu sendiri. Jangan sampai karena sikap apatis dan tidak peduli nantinya akan membawa dampak buruk bila ada pasal-pasal yang ternyata dalam penerapannya merugikan musisi. 

 


(ASA)