Kebebasan Seni di Indonesia Masih Terhalang Kasus Intimidasi

Cecylia Rura    •    27 April 2018 14:16 WIB
seni dan budaya
Kebebasan Seni di Indonesia Masih Terhalang Kasus Intimidasi
(kiri-kanan) Yustina Neni (Direktur Kedai Kebun Forum, co-founder Visual Art Archive), Aquino Hayunta (Manajer Program Koalisi Seni Indonesia), Gita Harastika (Direktur Yayasan Kelola), Irawan Karseno (Ketua Dewan Kesenian Jakarta), Kusen Alipah Hadi (Dir

Jakarta: Tepat satu tahun setelah disahkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), pihak Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Koalisi Seni Indonesia (KSI) bersama para stakeholder terkait melakukan evaluasi.

Sebagai pihak yang menggiring pengesahan UU tersebut, pihak DKJ dan KSI melihat banyak hal yang perlu menjadi konsentrasi pemerintah. Salah satunya konsentrasi pemerintah terhadap kebebasan berekspresi para seniman berkarya.

Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Irawan Karseno mencontohkan kasus pelarangan penayangan film dokumenter tentang pahlawan Tan Malaka yang terjadi di Padang, Sumatera Barat belum lama ini.

"Membicarakan pahlawan diintimidasi. Peristiwa sejarah politik Indonesia, seperti ancaman di negeri sendiri," kata Irawan dalam diskusi UU Permajuan Kebudayaan di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat, 27 April 2018.

Dalam pemberitaan yang beredar, salah satunya artikel BBC Indonesia yang dipublikasikan pada 23 April 2018, film tersebut dilarang pemutarannya diduga karena kekhawatiran adanya penyebaran ideologi komunisme. Sementara sang sutradara, Daniel Rudi Haryanto memaparkan film tersebut menitikberatkan tentang jejak Tan Malaka di Belanda tanpa unsur komunis yang tersirat.

Dalam diskusi ini juga ingin mengingatkan pihak pemerintah lebih memperhatikan bidang kebudayaan yang perlu dibantu, dalam hal ini soal anggaran dana dan fasilitas.

"Banyak hal dalam bidang kebudayaan kita serba tertinggal, seakan-akan minta sesuatu pada pemerintah kesannya kayak kita belum maju, pendidikan masih rendah, pembangunan belum merata. Kesannya kita berlebihan," papar Gita Hastarika, Direktur (organisasi nirlaba) Yayasan Kelola.

UU Permajuan Kebudayaan ini pun diharapkan dapat mengembangkan potensi budaya dan seni dalam negeri. Bukan menjadi sarana proteksi terhadap pengaruh budaya luar.

"Harus bisa berkontribusi terhadap peradaban dunia, bukan memproteksi Indonesia dari budaya luar, diikuti dengan perlindungan. Banyak kegiatan seni dilarang, patung dihancurkan dan sebagainya," imbuh Aquino Hayunta selaku Manajer Program Koalisi Seni Indonesia dalam kesempatan yang sama.

"Ini PR untuk aparat keamanan," tambahnya.

UU Pemajuan Kebudayaan ini sebelumnya sudah dikaji selama 35 tahun sejak pertama kali diusulkan pada 1982. Banyak faktor yang membuat kendala ini berangsur lama. Seperti pergantian kabinet kerja di DPR hingga pergantian judul untuk memperjelas maksud dari susunan Undang Undang tersebut. Sebab, pihaknya selalu tarik ulur soal kebudayaan, sementara hukum tidak dapat mengatur kebudayaan.

"Karena teknis pergantian DPR, lalu permasalahan kenapa RUU Kebudayaan (judul pertama) tanpa kemajuan, bahwa Undang Undang ini ingin mengatur kebudayaan, tetapi kebudayaan tidak bisa diatur."

"Mengatur apa yang seharusnya dilakukan pada kebudayaan, memberikan kemajuan, maka ada judul pemajuan," papar Huves, salah satu bagian dari Koalisi Seni yang menggiring pembentukan UU Pemajuan Kebudayaan.

"Tahun 2016 draf berubah total 130-an pasal diubah. Lahirlah UU baru ini 99 pasal. Penyusunan 1,5 tahun dari awal 2016 hingga April 2017 April," imbuhnya.



 


(ASA)

Produser The Rolling Stones Percaya Dangdut Mampu Mendunia

Produser The Rolling Stones Percaya Dangdut Mampu Mendunia

5 hours Ago

Seperti yang dikatakan Rhoma Irama lewat lagu Viva Dangdut, "Dunia pun berdangdut, dunia k…

BERITA LAINNYA