Impian Negeri Berkabut, Film Perdagangan Orang dari Buruh Migran

Cecylia Rura    •    03 Mei 2018 20:19 WIB
film dokumenter
Impian Negeri Berkabut, Film Perdagangan Orang dari Buruh Migran
Diskusi film Impian Negeri Berkabut di atamerica, Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018. (Foto: Medcom/Cecylia Rura)

Jakarta: Kisah pilu para migran yang menjadi korban perdagangan orang diangkat dalam sebuah karya film pendek. Film berjudul Impian Negeri Berkabut adalah karya besutan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Wonosobo.

Alur cerita mengangkat kisah nyata dan cerita dari para korban perdagangan manusia. Pemain yang terlibat juga merupakan korban dari tindak kriminal tersebut, salah satunya Maizidah Salas, yang sekaligus terlibat sebagai produser film.

Salas merupakan salah satu korban perdagangan manusia yang terjadi di era awal 2000-an. Film ini diakuinya terinspirasi dari kisah yang dialaminya.

Hanya butuh waktu dua bulan untuk menyelesaikan film sebelum ditayangkan perdana pada 18 Desember 2017, tepat di Hari Buruh Migran Sedunia. Kemudian pemutaran kedua dilakukan pada acara nonton bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada 15 Februari 2018. Pemutaran di atamerica merupakan yang ketiga kalinya.

"Dari persiapan sampai selesai tidak sampai dua bulan. Bahkan yang main saja mereka tidak perlu reading dulu atau latihan, tapi mereka latihan langsung di lokasi. Karena mereka pernah mengalami, jadi mereka tidak pernah merasa ini menjadi beban untuk akting, tetapi karena mereka mengalami meskipun tidak sama persis, tetapi mereka juga melihat teman-temannya yang pernah menjadi korban hampir sama seperti ini. Jadi, kita mengalir saja," papar Salas ketika ditemui Medcom.id usai penayangan film pendek Impian Negeri Berkabut di atamerica, Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.

"Saya sendiri juga korban trafficking, makanya saya menggambarkan, saya menjadi keluarga korban. Ini fakta. Keluarga korban yang seperti itu, saya berperan sebagai Mbak Jum punya adik yang kepingin mentereng seperti teman-teman yang hidupnya jauh lebih baik dari mereka sehingga anak ini terpancing dengan lingkungannya lalu terpancing lagi rayuan calo," tambahnya.

Dalam pemilihan judul, Salas memiliki pesan tersirat yang ingin disampaikan kepada pemerintah.

"Saya melihat proses hukum masih suram, masih terhalang 'kabut'. Belum terlihat terang benderang. Seribu kasus, hanya satu, dua, tiga (yang terlihat). Selain keluarga diintimidasi, dikasih uang supaya kasus tidak dilanjutkan," jelasnya.

Aktris sekaligus produser film Impian Negeri Berkabut, Maizidah Salas. (Foto: Cecylia Rura)

Film Impian Negeri Berkabut bercerita tentang seorang remaja desa bernama Wulan yang tengah berada dalam gejolak pubertas, mudah terseret arus pergaulan. Dalam keadaan serba berkekurangan, sang kakak, Mbok Jum, bahkan rela melakukan apapun untuk memenuhi keinginan sang adik, hingga merelakan keinginannya sendiri.

Film ini diproduksi hasil kerjasama SBMI bersama Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

Bangku sutradara diduduki Gatot Sunarya. Produser mendapuk Maizidah Salas, eksekutif produser diduduki oleh Vennetia R. Danes, Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA.

Lokasi syuting mengambil wilayah Wonosobo dan dengan menggandeng warga lokal. Untuk diketahui, para aktor tidak menerima bayaran untuk film ini.

Impian Negeri Berkabut rencananya ditayangkan di beberapa desa dan kota, untuk menyasar kaum milenial serta  remaja di bangku SMP dan SMA.

Trailer film ini sudah dapat disaksikan melalui platform YouTube. Untuk akses film secara publik, Salas mengaku belum melakukan pendekatan pada pihak terkait, tetapi ia berharap film ini juga dapat tayang di televisi agar lebih tepat sasaran.

"Kalau bisa masuk ke sekolah-sekolah atau pesantren karena sasaran agen trafficking yang dicari remaja. Di pesantren inilah yang menjadi wadahnya anak-anak remaja. Di sekolah juga terutama SMP SMA yang mereka cukup rentan. Karena biasanya mereka selesai sekolah biasanya langsung akan mencari pekerjaan. Mereka ini yang harus kita persiapkan secara mental, diberikan informasi yang cukup sehingga informasi ini menjadi bekal ketika mereka akan ke luar negeri. Tahu akan hak-haknya apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah di sana (luar negeri)," tukasnya.




 


(ELG)