Triawan Munaf: Jangan Sampai Bioskop Bangkrut

Purba Wirastama    •    30 Maret 2018 07:06 WIB
bekrafhari film nasional 2018
Triawan Munaf: Jangan Sampai Bioskop Bangkrut
Triawan Munaf (Foto: medcom/shindu)

Jakarta: Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf ikut antusias atas kenaikan signifikan jumlah penonton film bioskop domestik dalam dua tahun terakhir. Demi merawat gairah ini, dia berharap para sineas dan pihak terkait tidak memaksakan film yang kurang berkualitas untuk masuk bioskop.

"Jumlah penonton Indonesia, dari 16 juta pada tahun 2015, sekarang sudah 42,7 juta. Itu suatu angka fantastis. Apalagi kalau layarnya nambah. Sekarang sudah 1500 (layar). Waktu Bekraf berdiri (2015), baru 1150 layar kalau enggak salah. Insya Allah dalam waktu dekat akan nambah lagi," kata Triawan saat memberi sambutan dalam acara Indonesian Film Directors Club di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Triawan menyebut bahwa dalam kurun waktu sebulan terakhir, sudah ada 120-an film domestik yang mengantre tanggal rilis di jaringan bioskop Grup 21. Jumlah ini termasuk besar dan membuat pusing pihak bioskop dalam membagi jadwal, apalagi jika filmnya kurang memiliki nilai jual.

"Itu bikin pusing bioskop karena enggak semua bagus. Nanti ada yang baru satu sampai dua hari turun, marah. Padahal kalau enggak sampai 20-30 persen (penonton), bioskop bisa rugi, nanti tutup," ujar Triawan.

"Zaman sekarang, kualitas film itu mulai diincar penonton. Banyak film yang sukses karena kualitas. Jadi kalau kita paksakan film yang kurang berkualitas, tanggung jawab kita semua. Itu kalau dipaksa dari bioskop dengan penonton hanya dua sampai tiga orang, susah juga bioskopnya. Ini mau dibantu juga oleh kita, bersama oleh pemerintah, Kemendikbud, dan Bekraf," lanjutnya.

Triawan juga menyorot aturan pembagian kuota film domestik dan film asing di bioskop Indonesia dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Pasal 32 menyebutkan bahwa pihak bioskop harus memberi kuota 60% untuk film domestik. Menurut Triawan, aturan tersebut sebaiknya dikesampingkan dahulu.

"Kalau saya, enggak ada kompromi dari segi bisnisnya. Dengan film-film yang kurang memenuhi syarat untuk ditonton, jangan dipaksakan. Walaupun dalam Undang-undang ada kuota, tapi kalau bisa jangan diterapkan dulu. Lebih baik kita duduk sama-sama, menentukan bagaimana ini, apakah mau dilihat dari segi bisnisnya saja di bioskop, atau juga dilihat dari segi lain," tukas Triawan.

 


(ELG)