Parfi 56 Gelar Diskusi soal Standar Profesi Artis Peran

Purba Wirastama    •    10 Mei 2017 19:49 WIB
parfi
Parfi 56 Gelar Diskusi soal Standar Profesi Artis Peran
Sejumlah pengurus Parfi 56 dan pembicara diskusi (Foto: Metrotvnews/Purba)

Metrotvnews.com, Jakarta: Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) 56 menggelar diskusi kelompok bersama sejumlah pihak artis seni peran, instansi pemerintah, dan rumah produksi. Berbagai masukan dan pertimbangan dikumpulkan sebagai bahan rekomendasi kepada legislatif terkait revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perfilman.

"Semenjak saya berkecimpung di dunia peran hingga sekarang, ini pertama kalinya kita duduk bersama untuk membahas perfilman Indonesia tetapi di dalan konteks pekerjaan seni peran," kata Ketua Parfi 56 Marcella Zalianty dalam sela diskusi di Hotel Amaroosse, Jakarta Selatan, Rabu 10 Mei 2017.

Diskusi-diskusi lain, menurut Marcella, biasa membahas perfilman dari sudut pandang industri, film sebagai produk, dan produser. Padahal, artis peran juga merupakan satu hal penting dalam perfilman nasional.

"Sebagai asosiasi (artis peran), (diskusi dan usulan) ini adalah tanggung jawab kami untuk menjembatani profesi yang kami cintai dengan pemerintah. Supaya kita dapat bermitra, dan kebijakan yang diambil pemerintah juga berdasarkan rekomendasi dari pelaku itu sendiri," kata Marcella.

Marcella menyontohkan bahwa para pemain film, khususnya TV, sering mengeluhkan soal jam kerja yang kurang manusiawi, serta honor yang waktu dan besarannya kurang jelas. Lewat diskusi berkelanjutan, mereka berharap dapat menyusun standarisasi profesi seni peran, meliputi kompetensi dan segala hak kewajiban.

Gusti Randa, Ketua bidang Organisasi, Hukum, Advokasi, dan Keanggotaan Parfi 56 menyebut bahwa ihwal artis film dan organisasinya belum diatur dalam UU 33/2008. Soal Badan Perfilman Indonesia sudah dimuat, tetapi tupoksi (tugas, pokok, fungsi) dinilai masih kurang.

"Rekomendasi itu nanti akan kita berikan ke instansi terkait, seperti Komisi X DPR, Menaker (Menteri Tenaga Kerja), dan BPJS," kata Gusti.

Wacana soal revisi UU 33/2009 dan penerapannya menguat sejak awal tahun 2016. Panitia kerja (panja) Perfilman dibentuk secara khusus oleh Komisi X DPR untuk mendorong upaya ini.

Komisi X adalah bidang yang menaungi urusan pendidikan, olahraga, dan sejarah. Mereka juga bermitra antara lain dengan Kemendikbud dan Bekraf.

Parfi, yang sekarang menamai diri Parfi 56, adalah asosiasi yang dimaksudkan untuk mempersatukan dan memberi dukungan legal bagi para pekerja seni peran film di Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tahun 1956 untuk menggantikan Sarikat Artis Indonesia yang waktu itu vakum akibat gejolak politik kolonial.

Setelah polemik tahun 2016 sewaktu Gatot Brajamusti memimpin, sejumlah anggota Parfi menggagas organisasi baru dengan tambahan nama 56. Kepengurusan baru melibatkan lebih banyak pelaku industri film muda, seperti Dennis Adhiswara, Luna Maya, dan Rachel Maryam.

 


(ELG)

Renjana Base Jam Bernostalgia

Renjana Base Jam Bernostalgia

5 days Ago

"Sesuai lagu kita yaitu, Jatuh Cinta dan Rindu. Bagaimana mengenang awal orang 'jatuh …

BERITA LAINNYA