Kata Hanung Bramantyo Ketika Filmnya Kerap Diprotes

Purba Wirastama    •    02 Oktober 2017 17:11 WIB
hanung bramantyo
Kata Hanung Bramantyo Ketika Filmnya Kerap Diprotes
(Foto: Julius Wiyanto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Status film fiksi sebagai film rekaan tampaknya harus dipertegas lagi bagi sebagian penonton Indonesia supaya tidak mudah disalahkan sebagai pemelintir fakta. Setidaknya ini yang dialami oleh sutradara Hanung Bramantyo dalam beberapa tahun terakhir karena film-filmnya sempat memicu protes berlebihan.

Penegasan ini terlihat misalnya di film Jomblo  versi 2017 yang dibintangi oleh Ge Pamungkas dan Arie Kriting. Pada bagian awal begitu film dimulai, ada teks tertulis bahwa semua elemen cerita adalah fiksi, termasuk nama kota yang dinamai kota B.

Menurut Hanung, ini dilakukan untuk menghindari tanggapan negatif dari kalangan masyarakat yang mudah tersinggung.

"Saya menghadapi masyarakat yang sensitif sekali. Jadi semua saya fiksikan. Kota juga saya fiksikan," kata Hanung di bioskop XXI Kemang Village Jakarta, belum lama ini.

"Makanya, bagian depan (Jomblo  2017) saya kasih disclaimer: film ini semua fiksi. Bahkan kotanya jadi B. Bukan Jogja, Bandung, atau Jakarta. Ini adalah kota B."

Salah satu protes soal kota diterima Hanung ketika film Jomblo  dirilis pada 2006. Kisah berlatar tempat di Bandung dan syuting dilakukan di ITB kendati nama kampus tidak disematkan ke film. Ada adegan yang dinilai tidak mencerminkan pandangan moral pihak pemberi protes.

"Saya diprotes oleh Rohis (Rohani Islam ITB). Dia bilang anak ITB enggak begitu (seperti diceritakan di film). Masak anak ITB playboy. Anak ITB itu syar'i. Padahal tidak ada kata ITB, tapi Universitas Negeri Bandung. Mungkin karena ada Bandung-nya," ujar Hanung.

Terkait proyek film Soekarno  (2013), Hanung juga diprotes sejumlah kalangan yang meminta film turun layar. Masalah lebih serius karena sampai dibawa ke meja hijau. Menurut Hanung, majelis hakim waktu itu memberi saran supaya ada penjelasan soal 'fiksi' di awal film.

"Kalau film kamu, di depan, ada tulisan 'ini adalah film fiksi', selesai itu kasus," ucap Hanung menirukan perkataan hakim. "Jadi seluruh film saya, saya kasih disclaimer sekarang."

"Kalau ada masalah, ya kita bilang: Ini fiksi kok."

Protes kelompok masyarakat yang meminta film diturunkan, kata Hanung, tak ubahnya seperti peran Lembaga Sensor Film. Seleksi muatan film sebelum rilis oleh LSF, bukan lagi perkara sulit.

"Semakin susah (membuat film) karena (peran) lembaga LSF itu kecil. Lembaga yang gede itu ormas, 'LSF' yang sesungguhnya," kelakar Hanung.

"Diloloskan LSF adalah tahap pertama. Lolos kedua itu saat film sudah diturunkan dari layar (karena habis masa tayang)."




(DEV)

Guruh Soekarnoputra Sebut Orde Baru sebagai Biang Kerok Krisis Kebudayaan Indonesia

Guruh Soekarnoputra Sebut Orde Baru sebagai Biang Kerok Krisis Kebudayaan Indonesia

4 days Ago

Guruh juga mengingatkan jika generasi muda tidak lagi peduli akan bahasa Indonesia yang baik da…

BERITA LAINNYA