Kontroversi Film Posesif di FFI 2017 dan Status Sensor

Purba Wirastama    •    09 Oktober 2017 14:49 WIB
film indonesia
Kontroversi Film Posesif di FFI 2017 dan Status Sensor
Adegan film Posesif (Foto: dok. Palari films)

Metrotvnews.com, Jakarta: Posesif, film perdana produksi Palari Films, mengukir riwayat yang cukup baik bahkan sebelum dirilis di jaringan bioskop besar pada akhir Oktober mendatang.

Film ini diunggulkan di 10 dari 18 kategori nominasi Festival Film Indonesia 2017, khusus untuk film cerita panjang, termasuk Film Terbaik dan Sutradara Terbaik.

Namun, pemilihan film ini memicu pertanyaan dan gugatan dari sejumlah kalangan. Pertanyaan utama adalah mengapa film bisa masuk nominasi padahal belum diputar di bioskop. Padahal, salah satu aturan FFI 2017 menyebutkan bahwa film unggulan adalah film yang telah dirilis ke publik dalam kurun waktu 1 Oktober 2016 hingga 30 September 2017.

(Membicarakan Cinta Posesif di Film Terbaru Edwin)

Tahun ini FFI memang punya aturan baru soal status rilis film cerita panjang yang akan dinilai. Film tidak harus diputar di jaringan bioskop besar. Aturan juga tidak menyebut secara spesifik soal Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

"Tahun ini tidak ada lagi sistem daftar-daftar. Tahun ini kita hanya membuat kompilasi sebaik mungkin dari film yang dirilis sejak 1 Oktober (2016) hingga 30 September (2017). Yang ada di dalam situ, asal sudah diputar di ruang publik semua, bisa direkomendasikan oleh asosiasi," kata ketua bidang penjurian Riri Riza, dikutip dari laman resmi FFI 2017.

Sementara, film Posesif  telah diputar di sedikitnya tiga tempat pemutaran khusus di Jakarta dan Tangerang pada September 2017, yaitu Kineforum, Kinosaurus, dan Cine Space. Tempat semacam ini punya ragam julukan, sebut saja bioskop alternatif, atau tempat pemutaran non komersil, atau bioskop mikro jika menurut pihak penyelenggara pemutaran film Posesif.

(Film Posesif Diputar di Tiga Bioskop Mikro)

Dengan aturan fleksibel ini, tak ada masalah. Posesif garapan sutradara Edwin dinilai memenuhi syarat untuk diunggulkan di FFI 2017.

Aturan Baru

Sebagian aturan FFI 2017 memang baru, terutama untuk jenis film fiksi atau cerita panjang. Sedikitnya ada dua aturan penting baru.

Pertama, film yang dapat dinominasikan tidak harus 'menjual karcis' atau tidak harus terlebih dulu diputar di bioskop. Asal sudah diputar secara berbayar kepada penonton yang sifatnya publik atau umum, film dapat diusulkan untuk masuk seleksi.

Tidak ada juga ketentuan spesifik, seperti status sensor dari LSF, atau film harus sudah tayang lebih dulu selama beberapa hari di bioskop. Aturan ini relatif lebih lunak dibanding ajang Academy Awards AS yang mengharuskan film diputar di bioskop komersial Los Angeles selama tujuh hari berturut-turut.

Kedua, tidak ada lagi sistem pendaftaran. Pemegang hak atas karya cipta film tidak perlu lagi mendaftarkan film untuk diikutkan dalam proses seleksi nominasi.

Kali ini, usulan nominasi datang dari sejumlah asosiasi profesi pelaku perfilman dan komunitas film, yang dinilai kredibel oleh panitia FFI. Panitia menerbitkan daftar film cerita panjang yang memungkinkan. Setiap organisasi lantas memilih film-film mana saja yang diunggulkan untuk kategori tertentu. Menurut Ketua FFI 2017 Leni Lolang, total ada 16 organisasi pengusul, yang terdiri dari 10 asosiasi profesi dan enam komunitas film.

Film Posesif  adalah satu dari 21 film cerita panjang yang masuk nominasi. Selain itu, ada film seperti Kartini dan Pengabdi Setan  yang diunggulkan di 13 kategori. Lalu ada Night Bus, Cek Toko Sebelah, dan Sweet 20 yang juga unggul di banyak kategori.

(Daftar Nominasi Festival Film Indonesia 2017)

Tidak Menyalahi Aturan

Dari 21 film ini, memang hanya Posesif  yang dirilis di bioskop besar setelah September 2017, yaitu pada 26 Oktober. Film lain yang terakhir dirilis adalah Pengabdi Setan  pada 28 September.

Menurut Riri selaku ketua panitia bidang penjurian FFI 2017, pemilihan Posesif  tidak menyalahi aturan. Ditemui sejumlah wartawan setelah pengumuman nominasi FFI 2017 di kawasan Karet Kuningan Jakarta pada Kamis (5/10/2017) pekan lalu, Riri menjelaskan ihwal Posesif  dan status tanggal rilis.

"Posesif  melakukan pemutaran publik pada September di komunitas film. Ada sekitar empat pemutaran publik dan dihadiri oleh para anggota asosiasi profesi. Jadi, mereka yang secara merata menominasikan Posesif, Karena itu, film ini bisa masuk nominasi kategori," kata Riri.

"Kami (panitia FFI 2017) sama sekali tidak punya kuasa untuk memilih film. Yang punya kuasa adalah asosiasi. Jadi ketika pembuat film mengadakan sebuah pemutaran, yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh pedoman FFI dan asosiasi memilih, itulah yang masuk," imbuhnya.

Sementara, sah atau tidak film Posesif  masuk FFI 2017, atau legalitas pemutaran untuk publik, juga dapat dipertanyakan dari sisi hukum negara. Pemerintah mengatur ihwal perfilman lewat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009. UU ini mengatur beberapa hal terkait distribusi film, meliputi peredaran, pertunjukan, apresiasi, serta penjualan dan penyewaan film.

Pasal 57 menyatakan bahwa film yang akan diedarkan atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS, yang diterbitkan setelah penyensoran dilakukan. Yang dimaksud 'dipertunjukkan', seperti diatur dalam pasal 30, adalah penayangan film di layar lebar, televisi, serta jaringan teknologi informatika. Definisi layar lebar mencakup bioskop, gedung pertunjukan non-bioskop, serta lapangan terbuka.

Artinya, jika merujuk pasal tersebut tanpa melihat aturan turunan (karena memang belum ada), segala film yang hendak tayang, baik di bioskop besar, bioskop kecil seperti Kineforum, atau bahkan di kanal web audio video seperti YouTube, perlu mengantongi STLS.

(Ketua LSF: Semua Film Harus Lulus Sensor)

Namun LSF punya kebijakan khusus. Sasaran aturan tersebut dibagi ke dua kelompok besar, yaitu pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman. Pada praktiknya, pembedaan ini jadi faktor utama mengapa film-film seperti Posesif, Siti, atau Turah, tidak harus mendapat status lolos sensor sebelum tayang publik.

Menurut Rommy Fibri Hardianto, Ketua Sub Komisi II Bidang Hukum dan juru bicara LSF terkait urusan sensor, LSF punya kebijakan berbeda terhadap film-film berdasarkan siapa pihak yang membuat film.

(LSF Jamin Bukan Lagi 'Jagal Film')

"Pelaku usaha merujuk ke pelaku bisnis film, dalam konteks perusahaan film yang cukup besar. Sementara 'pelaku kegiatan' adalah teman-teman yang indie, komunitas, dan segala macam," kata Rommy saat dihubungi Metrotvnews.com, Senin (9/10/2017).

Rommy menyebut bahwa film-film produksi independen sering mengalami kesulitan dalam hal produksi, termasuk dana. Fokus pembuatan film adalah yang penting film jadi. Soal distribusi dan penyensoran menjadi prioritas kesekian. Apalagi, sensor film harus dilakukan di Jakarta.

LSF melunak. Mereka merasa tidak bijak jika harus mengikuti dengan tegas, pasal penegakan hukum terkait kewajiban sensor film-film yang dibuat oleh 'pelaku kegiatan' perfilman, dengan cakupan bisnis dan audiens terbatas.

"Dalam konteks ini LSF bisa memahami situasinya. Maka selama ini LSF fokus pada penegakan film dengan cakupan publik lebih luas, kalau diputar ke bioskop, televisi, transfer ke DVD, atau segala macam," ujar Rommy.

Sementara, 'pelaku usaha' perfilman dianggap dapat memenuhi kewajiban soal sensor sejak awal. Semisal pihak produser belum tahu aturan sensor, mekanisme distribusi akan memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban ini, karena pihak eksibitor bioskop atau televisi juga harus mengantongi STLS sebelum konten tayang.

"Lain halnya dengan 'pelaku kegiatan'. Kebanyakan dari mereka, awalnya, tidak dalam konteks  (membuat film) untuk diputar di bioskop besar atau televisi tingkat nasional," lanjutnya.

"Ini satu hal yang secara faktual dapat dipahami, mengingat kendala dan kondisi. Bahwa secara yuridis, (film beredar) harus dapat STLS, iya. Namun dalam konteks Posesif di FFI kemarin pada prinsipnya (bisa dimaklumi). Sudah disensorkan juga film itu," imbuh Rommy.

Kini film Posesif  telah terdaftar di LSF. Film telah lulus sensor pada Jumat 6 Oktober lalu dengan kategori 13+. Menurut catatan lsf.go.id, pendaftar sensor adalah PT. Aneka Cahaya Nusantara. Perusahaan ini, kata produser Meiske Taurisia dari Palari, adalah nama lain dari Palari Films.

Dalam kasus tertentu, pihak pengirim film ke LSF juga tidak melulu produser. Menurut Rommy, biasa terjadi pendaftaran film sensor berasal dari pihak pembuat program penayangan seperti festival atau kanal televisi. Bahkan untuk festival yang lingkupnya lokal dan sangat kecil seperti mall.

Salah satu contoh terkait FFI adalah film Siti  yang masuk nominasi FFI 2015. Waktu itu aturan FFI mengharuskan film yang dijaring atau didaftarkan telah memiliki STLS.

"Siti itu kasusnya sama. Itu film dari teman-teman indie dan komunitas. Begitu masuk ke FFI (2015), yang menyensorkan dari FFI dan BPI ke LSF. Jadi mereka yang bertanggungjawab. (...) Siti  dulu begitu dan enggak ada masalah."

(Film Siti akan Diputar di Istana Negara)

Contoh lain di luar FFI adalah pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI  garapan Arifin C Noer. Sebelum diputar di salah satu kanal televisi swasta pada 30 September lalu, pihak televisi yang mendaftarkan film ke LSF untuk disensor. Film versi sunting kanal TV tersebut lulus dengan kategori 13+.

(Pemutaran Film G30S/PKI Bisa Timbulkan Keresahan Sosial)

Sistem Baru Penjurian FFI

Riri tak menampik bahwa penerapan sistem nominasi dan penjurian baru di FFI 2017 belum berjalan sempurna. Dalam acara pengumuman nominasi pada Kamis (5/10/2017) pekan lalu, sutradara kelahiran 1970 ini menyebut bahwa diskusi soal nominasi film berlangsung sangat 'dinamis' dan berisi pro kontra.

Namun dia berharap sistem seleksi berbasis asosiasi dan komunitas dapat jadi pedoman baru dalam gelaran FFI ke depan, yang dapat diperbaiki tahun ke tahun.

"(FFI 2017) ini menandakan tahun di mana asosiasi profesi semakin memiliki tanggung jawab dan semakin melihat ini sebagai kajian. Tahun depan (asosiasi) harusnya lebih bisa melakukan seleksi lebih awal, lembaga kritik juga bisa berkontribusi," ucap Riri.

(Tiga Panduan Utama Penjurian Festival Film Indonesia 2017)

Kelanjutan sistem baru ini, menurut Leni Lolang, dijamin oleh buku putih (white book) yang telah disiapkan oleh panitia FFI 2017.

"Harapannya, agar ada standarisasi kualitas penyelenggaan dan acara oleh siapapun pelaksana FFI ke depan," tukas Leni.




(DEV)

Guruh Soekarnoputra Sebut Orde Baru sebagai Biang Kerok Krisis Kebudayaan Indonesia

Guruh Soekarnoputra Sebut Orde Baru sebagai Biang Kerok Krisis Kebudayaan Indonesia

4 days Ago

Guruh juga mengingatkan jika generasi muda tidak lagi peduli akan bahasa Indonesia yang baik da…

BERITA LAINNYA